Opini Rakyat Indonesia: sosial
Tampilkan postingan dengan label sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sosial. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 Agustus 2021

FPPG kecewa dengan sikap Kepala PT Pos Indonesia Kabupaten Garut

OpiniRakyat.id - Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras 10 kg pada masa pandemi Covid 19 sekarang ini serta dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sistem Level.

Namun lagi-lagi jaring pengaman sosial yang menunjuk Bulog untuk menyalurkan beras 10 kg yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Garut tersebut menyisakan catatan, dengan tidak profesionalnya mekanisme pembagian yang mengakibatkan abai terhadap Prokes Covid 19, dan hal ini terjadi pada hampir seluruh Kelurahan/Desa.

Dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman mengaku  kecewa akan sikap dari kepala PT Pos Indonesia Kabuapten Garut yang saat audensi tidak berada di kantor.

Yang lebih ironis nya lagi tidak ada pemberitahuan penerimaan atau permakluman audensi tersebut, ini kan tidak ada komunikasi ke pihak kami yang secara jelas mengirim surat permohonan audnesi secara formil, akan tetapi tidak ada  konfirmasi.

Saya sangat kecewa atas sikap yang tidak profesional dari kepala kantor pos Garut yang tidak menghargai kami selaku kontrol sosial yang ingin menanyakan beberapa permasalahan penyaluran bansos uang tunai 600 ribu dan beras 10 kilo.

Kami minta kepada kepala kantor pos Garut untuk segera membuat pernyataan klarifikasi terkait penyaluran yang kemarin menimbulkan kerumunan serta transparansi anggaran jasa  transportasi.

Kamis, 20 Mei 2021

Koperasi Trisakti Permata Permai Bagikan Sembako kepada Anggota dan Masyarakat


OpiniRakyat.id - Dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi serta  bentuk kepedulian terhadap sesama yang terdampak Covid-19 Koperasi Trisakti Permata Permai bagikan sembako kepada anggota Koperasi

Selain dibagikan kepada anggotanya, masyarakat sekitar pun ikut merasakan program Koperasi Peduli 

Pimpinan Koperasi Abdul Wahid menjelaskan Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas azas kekeluargaan memiliki semangat yang kuat dalam kebersamaan untuk menolong sesama anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang dapat diwujudkan dalam bentuk "Koperasi Peduli", Ujarnya.

Kegiatan koperasi peduli yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota dan masyarakat yang saat ini terdampak wabah Covid-19 yang sedang melanda ini, tambahnya.

"Kegiatan ini sebagai bentuk untuk saling membantu dan bergotong royong terhadap sesama dan kegiatan ini dapat meringankan serta mengurangi kesulitan yang sedang kita hadapi ini.

Selasa, 16 Maret 2021

FPPG : Program Rutilahu di Garut Harus Dikawal dan Diawasi

Asep Nurjaman : Ketua Umum DPP FPPG Garut

Opini Rakyat.id - Pemerintah Kabupaten Garut menerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)  1.480 rumah  yang tidak layak huni untuk 99 Desa Tahun anggaran 2021 dari Gubernur Jawa Barat.  

Program rutilahu ini memberikan alokasi dana sebesar 17,5 juta rupiah untuk satu rumah, dengan sumber dana dari Bantuan Gubernur. Dana tersebut akan ditransfer secara langsung ke rekening penerima bantuan dan tidak boleh digunakan selain untuk pembangunan rumah.

“Rutilahu ini adalah program yang diberikan kepada mereka dengan 17,5 juta dari bantuan gubernur, jadi uangnya ditransfer ke rekening masing-masing,”.

Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman Mengatakan program rutilahu harus dikawal dan di awasi oleh semua pihak agar tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aktivis muda  ini mengatakan program rumah tidak layak huni atau Rutilahu di kabupaten Garut agar tepat sasaran sehingga mampu dirasakan manfaatnya di masyarakat.

Asep juga berharap agar bantuan pembuatan program oleh pemerintah provinsi, harus melihat dari sisi azas keadilan masyarakat karena FPPG mendapatkan banyak laporan ada beberapa program yang tidak tepat sasaran.

Apalagi masa pandemi covid-19 ini menambah beban masyarakat makanya ia menegaskan setiap program pemerintah harus dikawal dan di awasi agar tepat sasaran. Ujarnya

Minggu, 07 Maret 2021

DPP FPPG Garut: Bank Mandiri Tidak Bisa Serta Merta dan Asal Menunjuk E- Warung


Opini Rakyat.id - Polemik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semakin melebar, mulai dari pihak E-Warung yang memaketkan bahan pangan, penunjukan E-Warung tidak sesuai Pedum, dan Pedum yang seyogyanya disosialisasikan di awal Januari 2021 sampai saat ini belum ada sosialisasi.

Bantuan program Sembako disalurkan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. Ke depannya, program Sembako diharapkan juga dapat diintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan.

Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman mengatakan hasil uji petik dilapangan bahwa banyak pengelola E-Warung yang tidak punya keahlian di bidangnya dan warung dadakan atau warung pinjam serta banyak titipan oknum-oknum namun dipaksakan menjadi e warung.

“Harusnya E-Warung itu sesuai mekanisme yang ada di Pedum, artinya bahwa pengelola E-Warung harus harus sesuai kesepakatan KPM, yang mana bank tidak serta merta punya kewenangan penuh menunjuk pengelola warung.” ucapnya.

Dirinya menambahkan, melihat kondisi di lapangan hal ini harus ada evaluasi mulai dari teknis perekrutan E-Warung sampai teknis pelaksanaan harus sesuai  mekanismenya yang ada di Pedum.

“ Pemkab Garut dan DPRD Komisi 4 kabupaten Garut harus sgera evaluasi mulai dari teknis perekrutan E-Warung sampai teknis pelaksanaan itu kan mekanismenya ada di pedum contoh pengelola e warung harus punya Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan 

integritas di wilayah operasionalnya yang 

dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due 

diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur 

yang dimiliki oleh Bank Penyalur.

b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal 

dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan 

lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap 

lainnya.

itukan beberapa point ada di Pedum, kalau bank tidak bisa sepihak untuk menetukan E-Warung justru harus ada kesepakatan dari KPM, mana yang kira-kira dipercaya untuk mengelola itu,” terangnya.

Oleh karena itu, Asep minta agar seluruh agen yang ditunjuk sepihak oleh bank tanpa ada koordinasi dengan Tikor dan jajaran lainnya harus diputihkan lagi atau di perbarui kembali. Ujarnya.

Kamis, 07 Januari 2021

DPP FPPG Tuntut Ubah Skema Bansos BPNT Jadi Tunai

Opini Rakyat.id - Pasca melakukan audiensi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut beserta Dinas Sosial, DPMPD, Disperindag dan Bank Mandiri pada hari Selasa (5/1/2021) di kantor DPRD Garut.

Menurut Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman saat di hubungi Opini Rakyat Indonesia di kantornya. Menjelaskan pihaknya mendorong agar Pemkab Garut beserta DPRD serius dalam menampung aspirasi kami.

“Apa yang kami tuntut dan sampaikan pada saat audiensi dengan anggota dewan dan dinas terkait serta bank mandiri kemarin, harus ditindaklanjuti secara serius dan nyata , jangan banyak bicara tanpa ada tindakan yang tegas dari semua pihak terkait ”, ungkap Asep melalui pesan singkat kepada Opini Rakyat Indoenesia, Kamis (7/1/2021).

Hal yang menjadi tuntutan diantaranya adalah :

1. Program bpnt/sembako diubah dalam bentuk tunai

2. Untuk dilakukan pemutihan terhadap seluruh agen-agen bank BNI dan mandiri 

3. Pecat oknum tksk yang sudah terbukti jelas berkinerja/berprilaku buruk

“Jika dalam beberapa waktu ke depan masih belum ada perkembangan juga dari tuntutan kami, maka kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar”, tegas Asep.

Rabu, 23 Desember 2020

Langkah Konkret DPP FPPG Garut Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim dan Lansia.

Opini Rakyat.id - Ringankan beban,Para anak yatim dan lansia diberikan bantuan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (DPP FPPG) kabupaten Garut memberikan bantuan kepada kampung Sukaregang RT 04/013 Kecamatan Garut Kota dan Kampung Bongkor Kecamatan Samarang Rabu (23/12/2020).

Dalam kegiatan bakti sosialnya, ketua DPP FPPG secara langsung memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan lansia.

Ketua umum DPP LSM FPPG Garut, Asep Nurjaman menyampaikan, kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan saat ini bukan yang pertama kalinya dilakukan tapi,kita sering. Bahkan kegiatan sosial ini menjadi program rutin tentu selalu teragendakan “jelas Asep.

“Bukan pertama kali kita memberikan santuanan terhadap anak yatim dan dhuafa seperti ini tapi,sering di lakukan, mudah-mudahan bantuan yang hanya alakadarnya bisa bermanfaat bagi mereka,”

Lanjut Disampaikan, kegiatan sosial kemanusiaan ini juga saat ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun LSM FPPG ke-6.

Apalagi,lanjut Asep mengungkapkan, bulan ini adalah hari ulang tahun FPPG yang ke 6 yang tentu,menurutnya,harus banyak berbagi terutama dengan anak yatim dan juga kaum dhuafa ‘ungkapnya.

Sementara itu salah satu warga lansia, Isah menanggapi sekaligus mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang telah diberikannya.”Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih dan Apresiasi yang setinggi tingginya kepada DPP FPPG.

“Tentunya saya mewakili warga yang memperoleh bantuan dari FPPG mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga FPPG senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan dalam pergerakannya,” pungkasnya.

Selasa, 22 Desember 2020

Diesnatalis DPP FPPG Ke-6 Tahun, Berbagi Santunan Untuk Yatim Piatu.


Opini Rakyat.id - Dies natalis atau hari lahir Forum Pemuda Peduli Garut yang ke 6 di isi dengan kegiatan berbagi santunan sekala prioritas yang mendapat kan santunan adalah anak yatim piatu.

Acara santunan tersebut rencana nya akan di kontribusi kan di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, yang dimulai dari hari Senin tanggal 21 Desember 2020 digelar di  kecamatan pasir wangi. Desa Pasir Kiamis  kabupaten Garut.

Disela sela kegiatan Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, saat dimintai keterangan oleh team lipsus Opini Rakyat Indonesia mengungangkapkan sebagai jiwa aktivis yang berjiwa revolusioner bukan hanya memberikan kontribusi di kalangan Pemerintahan saja dimasa pandemi covid 19.

Saya dan kawan kawan ingin mencoba menyentuh faktor masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat bawah persoalan perut adalah nomor satu bahkan acara ini akan di target kan secara berkala dan menyentuh setiap pelosok di 42 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut dan pada intinya apa yang saya dan kawan kawan lakukan menjadi sebuah nilai keberkahan untuk Organisasi FPPG dan begitu juga penerima manfaat nya (yatim piatu).

Begitupun atensi dari Warga di berbagai Wilayah seperti hal nya di Kecamatan pasir wangi, dan Kelurahan Pananjung dan Desa Cintarasa yang menyambut sangat lah berterima kasih dan merasa terbantu sebut saja Cicin yang mengakui tinggal di kampung Sangkan sambil berkaca kaca saat menerima santunan dengan menahan tangis. 

"Ujang kasep mugia naon anu di tampi ku abdi sing janteh berkah, kagentosan kunu langkung tinu dipasihkeun Kitu deui sing sarehat arageung milik sakali deui nuhun pisan ujang karasep" ungkap Cicin usai diwawancarai di kampung Sangkan desa cinta rasa Kec samarang kab Garut.

Begitu juga antusias Masyarakat dan penerima santunan diwilayah kecamatan pasir wangi Kab Garut, menurut Ridwan salah satu tokoh pemuda yang menurut sebagian Masyarakat di Desa pasir kiamis merupakan kandidat salah satu calon lurah di Wilayah tersebut.

"Langkah Forum Pemuda Peduli Garut menurut saya pribadi adalah hal yang sangat mulia dan mencerminkan jiwa sosial yang tinggi, mudah mudahan dengan apa yang sekarang dilakuan oleh Ketua Umum DPP FPPG mendapat dukungan serta perhatian dari berbagai pejabat penting di Kabupaten Garut, Karena persoalan masyarakat bawah dan yatim piatu adalah merupakan tangung jawab semua pihak, makanya saya sendiri sebagai masyarakat di wilayah Kp Desa pasir kiamis angkat jempol dan berterima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada anak yatim piatu semoga jadi amal kebaikan dan berkah amin yarobal alamin tandas Ridwan.

Pada hari Rabu besok acara Diesnatalis FPPG yang ke 6 akan di isi dengan kegiatan di wilayah Kecamatan Tarogong kidul, Kecamatan Garut Kota  dan Kecamatan Karangpawitan, di puncak nya akan digelar dengan acara Tablig Akbar untuk Garut dan gelar doa bersama yang rencana nya akan digelar  pada bulan Januari 2021 dan mengundang berbagai lapisan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Garut.

Senin, 14 Desember 2020

Garut Masuk Zona Merah, Kinerja Satuan Gugus Tugas Dipertanyakan.


Opini Rakyat.id - Pada pekan ini, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil atau biasa di sapa  Kang Emil  menetapkan Kabupaten Garut masuk ke dalam zona merah Covid-19, atau risiko penularan virus tinggi. Padahal sebelumnya kasus Covid-19 sempat terkendali meski terjadi penambahan kasus.

Hal itu pun mendapatkan sorotan dari Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman. Dirinya menilai, peningkatan kasus ini dipicu karena kelalaian masyarakat dan banyak yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) melalui pelaksanaan 3M yakni Mencuci tangan dengan sabun, Memakai masker, dan menjaga jarak.

"Akan tetapi kelalaian masyarakat yang mulai kendor protokol kesehatan itu bukan tanpa sebab. Salah satunya dari pengawasan yang dilakukan oleh Satgas sangat lemah," jelas Asep Senin, 14 Desember 2020.

Aktivis muda dan kritis ini bahkan mempertanyakan kinerja dan pengawasan Satgas Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran virus yang menjadi pandemi dunia tersebut. Padahal anggaran yang disiapkan pun sangat besar.

"Di mana anggaran dari BTT saja itu sudah Rp 300 miliar lebih. kinerja satgas kabupaten Garut  harus menjadi evaluasi pemerintah," ujar Asep.

Ditambahkan Asep, pihaknya pun lantas bingung ketika ditanya soal penanggulangan Covid-19. Sebab satgas terkesan tidak membuka secara utuh informasi seputar kasus-kasus yang terjadi termasuk transparansi anggaran yang sudah dipakai.

Hingga kini, publik masih menunggu aksi nyata Pemkab Garut dalam hal ini Gugus Tugas dalam mencari solusi tepat dalam penanganan covid 19, ujar Asep.

Selasa, 08 Desember 2020

Realisasi Penyaluran BPNT Kartu Sembako ke Kabupaten Garut senilai Rp 1.25 Triliun, FPPG: Diduga Jadi Bancakan Oknum


Opini Rakyat.id -
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu, akan tetapi penyelenggaraan pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Garut Sangat Kacau dan amburadul.

Dalam realisasi penyaluran bpnt dari Kemensos ke kabupaten Garut mulai tahun 2018 dengan bantuan senilai Rp.237.600.000.000 dan tahun 2019 dengan nilai bantuan sebesar Rp 324.000.000.000 serta tahun 2020 mendapat tambahan jumlah perluasan KPM dengan nilai bantuan senilai Rp 696.000.000.000.

Menurut Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman menjelaskan bantuan sosial BPNT kartu sembako sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dari tahun 2018 hingga sekarang tahun 2020.

Akan tetapi mulai dari awal lounching penyaluran  hingga saat ini terus saja terjadi permasalahan yang klasik sehingga bansos yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat jadi ajang bancakan bisnis oknum mafia yang memanfaatkan program tersebut. Ungkapnya

Kalau dibiarkan seperti ini, penyelewengan dan penyalahgunaan akan terus terjadi karena ada ruang untuk melakukan KKN sehingga rakyat hanya dijadikan alat untuk kepentingan para oknum mafia yang tidak bertanggung jawab.

Karena wasit yang tugasnya untuk pengawasan dan pembinaan malah diduga ikutan bermain dalam ranah program bansos bpnt tersebut.

Oleh karena itu, kami meminta program bpnt kartu sembako tersebut untuk dievaluasi secara menyeluruh dan di alihkan jadi bantuan uang tunai langsung. Ujar Asep

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPP FPPG, Toni Firmansyah mengatakan dengan adanya OTT dana bansos covid 19 di Kementrian Sosial RI dengan keterlibatan  Menteri Sosial nya langsung menunjukan bantuan yang selama ini diberikan kepada rakyat hanya sekedar formalitas tetapi dibalik itu ada kejahatan terorganisir.

Tidak terlepas program bansos bpnt dan pkh yang selama ini sudah dikucurkan ke daerah kabupaten Garut sudah Berapa ratus triliun. Ini harus jadi bahan evaluasi   bagi kementrian Sosial khususnya Dians Sosial Kabupaten Garut untuk mengevaluasi kucuran program PKH dan BPNT, apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Ungkapnya

"Jangan sampai anggaran triliunan untuk masyarakat tidak mampu di kabupaten Garut tersebut hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok oknum yang tdiak bertanggung jawab". ujarnya

Maka dari pada itu, kami minta dengan tegas kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk mengevaluasi kegaitan program PKH dan BPNT apakah sudah efektif , efesien dan tepat sasaran serta masyarakat yang kurang mampu tersebut bisa dibina dan diberdayakan sehingga bisa mandiri. Ujarnya

Jumat, 13 November 2020

FPPG Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa Jika Laporan Oknum TKSK Nakal Tidak Di Respon Dinas Sosial Garut

Opini Rakyat.id - Jika Dinas Sosial Kabupaten Garut tidak segera mengusut laporan pengaduan yang disampaikan LSM FPPG terkait dengan pelanggaran TKSK yang diduga jelas berprilaku dan berkinerja buruk, maka FPPG akan segera menggelar aksi demo di Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, ketika ditemui media di Kantornya, Jum'at (13/11/2020).

Kata Asep, pihaknya sudah dua kali mengirim surat pengaduan terkait tksk nakal kepada dinas sosial kabupaten Garut, akan tetapi belum ada balasan ataupun tindakan yang nyata.

Kami jadi berfikiran negatif jangan-jangan diduga ada main mata  tksk dengan dinas sosial kabupaten Garut. Ungkap Asep

Karena jelas menurut dinas sosial  sudah mengetahui tksk yang bermain dan yang sudah  melanggar aturan, mereka pernah berbicara kepada kami ada beberapa tksk yang bermain. akan tetapi ketika  kita dorong, pihak dinsos cuek dan tidak berkutik, ini ada apa , kami jadi bingung dan tanda tanya.

Asep berharap agar Dinas Sosial Kabupaten Garut  bersikap tegas dan segera menuntaskan kasus ini, karena didalamnya diduga ada banyak sekali kerugian masyarakat yang dilakukan oleh oknum TKSK. 

Pertanyaan kita sederhana sebenarnya, apa ya Dinas Sosial fikirkan dan ragukan dalam tindak tegas  merekomendasikan ke Kemensos terkait pemberhentian tksk yang diduga bermain.

Minggu, 18 Oktober 2020

Dapat Notifikasi Dari BRI-INFO Terdaftar Sebagai Penerima BPUM, Tapi Tidak Tepat Sasaran.

Opini Rakyat.id - Dapat SMS dari BRI-INFO tentang BPUM ? Apakah anda masuk dalam penerima Banpres Produktif BPUM ?

BLT UMKM atau Bantuan Langsung Tunai UMKM sebesar Rp 2,4 juta diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak virus corona Covid-19.

BLT UMKM dengan nama Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) itu diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2020.

Namun Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) menuai polemik, karena banyak yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM mendapatkan Notifikasi SMS tidak tepat sasaran dari BRI-INFO

Salah satu penerima SMS yang enggan disebutkan namanya mengatakan

"Saya mendafatkan SMS notifikasi dari BRI-INFO pada Jam 22.30 untuk melakukan verifikasi dan pencairan, tetapi bukan atas nama saya",ujarnya.

"Saya berharap agar Bank BRI sebagai Bank penyalur lebih jelas dan tepat sasaran dalam memberikan pemberitahuan"ungkapnya

"Bantuan Rp. 2.400.000 dari Pemerintah Pusat seharusnya cepat tersalurkan, agar ekonomi cepat pulih melalui pelaku usaha UMKM",ujarnya.


Sabtu, 17 Oktober 2020

Pasca Banjir Bandang Ratusan Hektar Lahan Pertanian Di Kabupaten Garut Rusak Parah

Poto : Lokasi Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Jawa Barat

Opini Rakyat.id - Lahan pertanian di Garut Selatan yang terdampak banjir mengalami kerusakan parah

Sebagian diantaranya lahan pertanian rusak karena tersapu air, tanah di lahan pertanian kini tinggal bebatuan cadas. Kondisi ini paling parah terjadi di Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

Salah satu petani yang lahannya terdampak banjir menyebutkan, akibat bajir lahan pertanian miliknya yang subur hilang terbawa arus.


Tidak hanya tanaman padi, tetapi tanah dan beberapa pohon besar ikut hanyut tersapu banjir, saat ini sawah miliknya menjadi batuan cadas.

“Banjir kali ini yang terparah dibandingkan kejadian yang dua tahun lalu, sektor pertanian cukup terdampak,” ucapnya.

Para petani berharap agar Pemerintah hadir membantu agar sektor pertanian pulih kembali.

Jumat, 16 Oktober 2020

Diduga Bank Mandiri Dirikan Agen Dengan Cara Nepotisme

Ketua DPP FPPG Asep Nurjaman 

Opini Rakyat.id - Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman menegaskan  program bansos pangan non tunai bergulir dengan berbagai polemik permasalahan yg terjadi dilapangan banyak ditemukan penyimpangan.

Terkait beberapa persoalan yang menyangkut pendirian agen,  pihak bank mandiri cabang Garut  selaku bank penyalur dalam pokok permasalahan yang terjadi seharus nya melakukan terlebih dulu sosialisasi dan edukasi kepada para agen dan kpm dalam proses penyaluran program tersebut agar lebih tepat sasaran.

Terutama dalam sisi keadaan fisik barang hal terkait merupakan ,salah satu bentuk tanggung jawab dari pihak bank bukan hanya ,dipikul oleh pihak dinsos (dinas sosial) seperti apa yg diungkapkan oleh salah satu karyawan bank  mandiri (bian) pada waktu hari rabu kemarin pihak bank mandiri selaku bank penyalur hanya bergulir pada regulasi dan ketentuan penyalur anggaran saja" .

Selanjutnya, Menurut Asep Nurjaman  mengatakan kecewa atas sikap bank mandiri yang seolah - olah lepas tangan dalam melakukan pengawsan dan pembinaan kepada agen yang mereka tunjuk.

" Ini kan sudah jelas bank mandiri selaku pendiri agen-agen bansos diduga melakukan pembiaran, sehingga ada agen nakal dan abal-abal tidak di coret atau diganti". Ungkap Asep

Oleh karena itu, Asep minta kepada OJK untuk mengevaluasi dari ketentuan pendirian agen tersebut.

Rabu, 14 Oktober 2020

Diduga Jadi Biang Kerok Permasalahan BPNT, Bank Mandiri Garut Harus Bertanggung Jawab


Opini Rakyat.id - Bank Mandiri Cabang Garut diminta untuk bertanggungjawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat terkait penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga tidak sesuai aturan di wilayah kabupaten Garut.

"Mandiri ini kan sekarang ditunjuk oleh pemerintah menggantikan BNI, jangan sampai ini  lebih parah bermasalahnya" kata Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman dilansir Opini Rakyat, Rabu (14/10).

Asep mengatakan, FPPG telah mendapatkan laporan tentang berbagai persoalan program BPNT di masyarakat sehingga pemyalurannya sangat semerawut.

Dikarenakan, mandiri sebagai bank penyalur dan penanggung jawab dalam pembentukan agen- agen yang mana penunjukannya banyak nepotisme dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlasku.

Jadi inti masalah dalam program BPNT yang selama ini terus terjadi, mandiri  tidak melakukan sosialisasi dan edukasi  serta pembinaan kepada agen agen serta kpm sebagai penerima manfaat bantuan sosial tersebut. Ungkapnya

" Yang mana banyak agen yang ditunjuk oleh mandiri tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedural yang jelas, diduga adanya persengkongkolan jahat yang dilakukan oknum pegawai bank mandiri dan oknum pihak mafia lainnya".

Selama ini, pihak mandiri diduga dengan jelas melakukan pembiaran terhadap agen agen yang fiktif dan agen nakal, karena banyak agen yang tidak sesaui dengan aturan, mandiri tidak berani mencoret atau mengganti langsung, ada apa dengan semua ini. Ungkap Asep

oleh karena itu, Asep minta  kepada APH dan OJK untuk segera periksa bank mandiri cabang Garut yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam menentukan dan penunjukan agen bansos bpnt.

Saat kita mau melakukan FGD kepada pihak mandiri cabang Garut, kepala cabangnya tidak ada padahal kita sudah melakukan prosedural seminggu kebelakang. 

Akan tetapi kita hanya diterima oleh saudara Bian sebagai pelaksana bansos di kabupaten Garut. Dia mengatakan bahwa bank mandiri hanya fokus di agen saja tidak ke urusan lain, semuanya dinas sosial sebagai penanggung jawab bansos.

Senin, 05 Oktober 2020

Syarat Menjadi Anggota PKH, Simak Baik-Baik Cara Daftarnya


Opini Rakyat.id - Pertama, anda harus memastikan bahwa anggota keluarga yang ingin didaftarkan dalam PKH tidak melebihi 4 orang.

Jika anda mempunyai lebih dari 4 orang, maka anda tidak bisa mengikuti program ini.

Apabila anda sudah memastikan bahwa anggota keluarga yang akan didaftarkan adalah empat, anda bisa ke kantor kelurahan atau kabupaten di daerah anda untuk mengikuti program PKH. 

Apabila anda belum terdaftar dalam program PKH, anda wajib untuk mendaftarkan keluarga anda di RT/ RW daerah anda.

Berikut adalah prosesnya dalam detail.

1. Mengajukan diri sebagai calon PKH.

2. Validasi data yang dipunya.

3. Apabila lolos, anda akan dipilih akan mengikuti program P2K2 atau verifikasi faskes, fasdik, atau faskesos).

4. Melakukan persetujuan dan melakukan komitmen yang dibuat.

5. Apabila tidak lolos verifikasi data, pengaju wajib melakukan pemutakhiran data sosial dan ekonomi.

6. Setelah melakukan pemutakhiran, mengajukan diri kembali.

7. Apabila yang lolos tidak bisa melakukan komitmen yang sudah dibuat, maka mereka akan diberikan sanki yang wajib dijalankan atau dibayar.

Minggu, 04 Oktober 2020

Dokter dan Tenaga Medis Angkat Bicara Atas Tudingan Eks Panglima TNI Moeldoko

Opini Rakyat.id - Tudingan atas rumah sakit yang mempermainkan vonis Covid-19, di mana bukan pasien Covid-19 pun disebut positif Covid-19 demi 'keruk' Anggaran Negara tuai banyak protes dari kalangan dokter dan tenaga medis.

Pernyataan kontroversi ini terjadi di tengah masih memanasnya urusan Kepala Staf Kepresidenan Jendral (purn) Moeldoko dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dalam pernyataannya sang mantan Panglima TNI ini meminta rumah sakit tak sembarangan memvonis semua pasien yang wafat adalah disebabkan oleh penyakit Covid-19.

Kehebohan muncul usai Moeldoko menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di Semarang, Kamis 1 Oktober 2020.

Menurut eks Panglima TNI ini, ada beberapa orang yang sebetulnya negatif Covid-19, tapi divonis sebaliknya.

Bahkan, Moeldoko mengaku mendengar ada orang meninggal kecelakaan, tapi tetap divonis positif.

"Jangan semua kematian definisinya mati karena Covid. Ini perlu diluruskan," tegas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko mengaku pemerintah akan membuat definisi ulang kematian akibat Covid-19. Atas pernyataan Moeldoko itu, Ganjar mengamininya.

Politisi PDIP ini membenarkan, kasus seperti ini pernah terjadi di wilayah yang dipimpinnya

Ada orang yang divonis positif Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar. Setelah meninggal, hasilnya menunjukkan negatif.

"Ini kan kasihan. Ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," tuturnya.

Kini setiap ada pasien yang meninggal di RS, dokter harus memberikan catatan data kematian.

Data itu akan diverifikasi sebelum akhirnya ditentukan Covid-19 atau bukan.

Minusnya, penerapan sistem itu akan menimbulkan keterlambatan data angka kematian.

"Itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"ucap Ganjar.

Pernyataan ini membuat kalangan dokter protes. Baik di dunia maya maupun dunia nyata, para dokter ramai-ramai menyentil Moeldoko.

Dikutip dari Warta Ekonomi pada artikel "Dokter Ramai-Ramai Protes ke Moeldoko Gara-Gara..." dengan sindikasi konten dari Rakyat Merdeka, kalangan dokter tidak terima dengan tudingan Moeldoko dan Ganjar. Di media sosial, para dokter ramai-ramai menyampaikan protes.

"Tudingan bahwa RS meng-covid-kan pasien untuk mendapatkan anggaran ini berbahaya, apalagi diucapkan oleh pejabat negara," protes dokter spesialis jantung, dr. Berliana Idris, lewat akun Twitter @berlianidris.

Padahal, sebelum pernyataan itu keluar saja, sudah banyak tenaga kesehatan (nakes) kena 'serangan' masyarakat yang berburuk sangka. Apalagi, setelah adanya pernyataan itu.

"Saya sendiri pernah diserang secara verbal, dituduh meng-covid-covidkan pasien," ungkapnya.

Protes juga dilayangkan dokter yang juga akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tonang Dwi Ardyanto.

Dia menilai pernyataan Moeldoko-Ganjar membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kesehatan.

Padahal, kepercayaan adalah harga paling mahal bagi seorang dokter.

"Kerja keras membangun trust, runtuh sekejap. Sadarkah Pak?" cuit @tonangardyanto

dr. Andi Khomeini Takdir melalui akun Twitternya, @dr_koko28 juga menyayangkan omongan Moeldoko tersebut. Menurut dia, buat apa RS memvonis corona pasien yang tidak positif.

"Meng-covid-kan pasien? Apa untungnya? Bagaimana caranya? Ckckck" cuitnya.

drh. Nur Purba P. juga ikut menyentil "Sudah enggak becus terus kambing hitamkan sana-sini. Pakai bilang keterangan dokter soal pasien Covid-19 di RS harus diverifikasi dulu," cuitnya.

Dokter spesialis anestesi, Nirwan Satria ikut menyampaikan kekecewaan.

Dia berpendapat, dengan melempar tuduhan itu, Moeldoko-Ganjar menebar kebencian dan memprovokasi masyarakat agar membenci rumah sakit, tenaga medis, dan nakes dalam kondisi pandemi ini.

"Kalau ada agenda, jalankan saja agendanya tanpa mesti provokasi," tegasnya.

Tak cuma di dunia maya, di dunia nyata, dokter-dokter lain ikut bicara. Dokter spesialis paru di RS Persahabatan, Erlina Burhan, salah satu yang membantah tudingan Moeldoko-Ganjar.

"Dokter tidak akan menulis diagnosis Covid-19 kalau tidak ada bukti, buat apa dokter meng-covid-kan pasien?" tuturnya

Selama ini, kata dia, banyak masyarakat tidak memahami, gejala yang ditimbulkan Covid-19 berbeda-beda, sesuai organ tubuh yang diserang.

Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China ini bisa menyerang organ tubuh selain saluran pernapasan.

Misalnya, saluran pencernaan, organ jantung, pembuluh darah, pankreas, dan bahkan otak. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat membuat mereka menuduh para dokter asal diagnosis.

"Kadang-kadang pasien datang dengan gejala stroke dan positif Covid-19, lalu keluarga marah-marah ke dokter karena merasa yang dialaminya gejala stroke, padahal infeksi Covid-19 juga," jelas Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia Jakarta itu.

Dia mengimbau masyarakat tidak berburuk sangka kepada para dokter yang memberi diagnosis Covid-19.

Bukan hanya kalangan dokter, protes juga datang dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Organisasi yang menaungi semua RS di Tanah Air ini menganggap pernyataan Moeldoko-Ganjar tersebut menyakitkan.

"Mohon maaf, kami sudah lelah. Jika ada bukti dan terbukti, silakan oknum rumah sakit diberi sanksi saja.

Mohon jangan sakiti tenaga kesehatan dan RS yang sudah melayani pasien dengan segala risiko," tulis Ketua Kompartemen Public Relations dan Marketing PERSI Anjari Umarjiyanto di akun Twitternya, @anjarisme.

Anjari prihatin dengan tudingan tersebut. Soalnya, yang dilakukan RS justru merupakan bentuk kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan penanganan pasien Covid-19 meninggal.

"Ini dipersepsikan keliru. Padahal tujuannya mencegah terjadinya penularan dan penyebaran Covid-19," sesalnya.***

Sabtu, 03 Oktober 2020

Segera Dapatkan Insentif Tambahan Dari Kartu Prakerja, Ini Caranya.


Opini Rakyat.id - Pendaftaran program Kartu Prakerja kini sudah mencapai gelombang 10 atau gelombang terakhir tahun ini.

Bagi peserta yang lolos sebagai peserta Kartu Prakerja, diharuskan mengisi survei evaluasi Kartu Prakerja agar bisa mendapatkan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 150.000.

Syarat mengikuti survei evaluasi Kartu Prakerja yakni telah menyelesaikan minimal satu pelatihan dan memberikan ulasan serta rating.

Syarat kedua yakni sudah menerima insentif pertama setelah menyelesaikan pelatihan.

Untuk melakukan survei, peserta Kartu Prakerja tinggal masuk (login) ke dashboard akun Kartu Prakerja di www.prakerja.go.id.

Tautan survei akan muncul di dashboard terhitung setelah 30 hari pasca-menerima pencairan insentif Kartu Prakerja tahap pertama.

Cara mengikuti survei Kartu Prakerja sebagai berikut ( cara mengisi survei Kartu Prakerja):

1. Masuk ke dashboard dengan menggunakan e-mail dan kata sandi.

2. Setelah masuk, peserta tinggal mengeklik tautan survei yang muncul di dashboard.

3. Lakukan pengisian sampai seluruh pertanyaan dijawab dengan tuntas.

4. Peserta harus mengisi jawaban dengan jujur sebagai bahan evaluasi bagi manajemen pelaksana atau PMO.

5. Jika sudah selesai, maka insentif Rp 50.000 Kartu Prakerja akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet paling lambat 14 hari setelah menyelesaikan survei Kartu Prakerja.

Sebagai informasi, batas waktu pengisian survei adalah 30 hari setelah pemberitahuan atau notifikasi ke akun dashboard.

Segera Isi Survei Kartu Prakerja, Begini Caranya Agar Dapat Insentif Tambahan 

Sebagian besar masyarakat pun sudah bisa menikmati hasil dari program ini.

Bagi peserta yang lolos sebagai peserta Kartu Prakerja, diharuskan mengisi survei evaluasi Kartu Prakerja agar bisa mendapatkan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 150.000.

Sebagai informasi, batas waktu pengisian survei adalah 30 hari setelah pemberitahuan atau notifikasi ke akun dashboard.

Jika dalam proses pengisian peserta menemui kendala, maka peserta dapat menghubungi PMO Kartu Prakerja pada alamat surel survei@prakerja.go.id dengan subjek "Survei Kebekerjaan".

Penerima manfaat program Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihannya dapat menerima insentif tambahan senilai total Rp 150.000.

Insentif tersebut diberikan apabila peserta menyelesaikan tiga survei yang masing-masing bernilai Rp 50.000.

Secara lebih rinci, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.

Rinciannya, Rp 1 juta digunakan untuk pelatihan dan tidak bisa dicairkan, kemudian insentif senilai Rp 2,55 juta.

Insentif tersebut merupakan insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 600.000 yang akan dikirim setiap bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei sehingga total Rp 150.000 per peserta.

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 596,8 miliar untuk 168.111 peserta yang telah diterima di gelombang I.

Secara total, pemerintah menyediakan Rp 20 triliun yang diperuntukan bagi 5,6 juta peserta Kartu Prakerja untuk tahun ini.

Syarat penerima Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Pesertanya akan mendapatkan pelatihan dengan metode pelatihan online (e-learning) dan pelatihan offline (tatap muka).

Manfaat dari Kartu Prakerja sendiri bisa digunakan untuk pelatihan berbayar, di mana pembayarannya dilakukan dengan Kartu Prakerja untuk mengikuti pelatihan online maksimal Rp 3 juta.

Peserta program Kartu Prakerja artinya juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang diikutinya, baik online maupun offline.

Sementara untuk insentif atau honor, akan ditransfer dalam tiga tahapan dalam bentuk e-wallet.

Pendafataran Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online di laman Prakerja.go.id.

Jumat, 02 Oktober 2020

Bantuan Gaji Untuk 618.588 Pekerja Tahap V Cair Pekan Ini Rp. 600 Ribu


Opini Rakyat.id -
Pencairan Bantuan atau subsudi gaji Rp.600 ribu tahap V gelombang I, bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan mulai dicairkan pekan ini.

Data penerima tahap terakhir ini sudah diterima Kementerian Ketenagakerjaan dan masuk masa validasi akhir.

Sesuai dengan aturan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki waktu 4 hari untuk melakukan validasi akhir sebelum dicairkan oleh bendahara negara langsung ke rekening penerinma.

Data tahap V itu sudah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan pada 30 September 2020. 

Jadi tahap V itu 618.588 Pekerja"ujar  Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Jumat 02 Oktober 2020.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjabarkan, data penerima batch V Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja terdampak Virus Corona atau COVID-19, lebih sedikit dari batch-batch sebelumnya, Sebab data ini yang terakhir diberikan jumlahnya semakin sedikit.

Data penerima bantuan gaji batch V ini lanjut Agus penyerahannya dilakukan 2 kali. Penyerahan pertama dilakukan pada 29 September 2020 sebanyak 478.250 data rekening penerima.

Dia mengatakan, pihaknya hingga saat ini sudah menyerahkan 12,4 juta data rekening pekerja penerima bantuan gaji kepada Kemenaker. Data rekening itu hasil validasi data awal yang dimiliki sebanyak 14,8 juta rekening pekerja.

Sementara itu berdasarkan data Kemenaker, pencairan gelombang pertama bantuan gaji Rp600 ribu itu sudah terkirim ke 11.654.143 rekening pekerja. Jumlah tersebut sebanyak 92,48 persen dari data yang diterima.


Kamis, 01 Oktober 2020

Rawan Penyimpangan, Asep Minta Pemerintah Ubah Skema BPNT Jadi Uang Tunai.


Poto : Asep Nurjaman Ketua Umum DPP FPPG Garut

Opini Rakyat.id - Pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, mengucurkan Bantuan Pangan Non Tunai  dengan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu.

Terkait hal ini, Asep Nurjaman  minta ke pemerintah agar mengubah skema bantuan kepada masyarakat terkait dampak virus Corona atau Covid-19.

Adapun usulan tersebut adalah untuk memberikan bantuan seluruhnya berbentuk BLT atau uang tunai bukan lagi bantuan sembako yang diduga rawan dikorupsi oleh oknum mafia dilapangan.

"FPPG mengusulkan sembako/BPNT digantikan dengan uang tunai," kata Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman dalam keterangannya, Kamis (02/10/2020).

Dia mengungkapkan, dengan mengubah skema itu, tentu memiliki banyak pengaruh di masyarakat.

Bantuan tersebut akan sampai 100% langsung ke tangan masyarakat, tidak ada lagi pemotongan atau pun hal- hal lain yang merugikan masyarakat sebagi penerima manfaat bansos.

Jika mereka bisa menghemat jumlah uang tunai yang diterima tentu saja kebutuhan kebutuhan yang lain sebagian bisa tertutup. Yang kedua uang tunai itu bisa langsung diterima secara langsung oleh nama keluarga yang bersangkutan," ungkapnya.

Asep Nurjaman menegaskan, dengan bantuan uang tunai, juga bisa berpengaruh pada perekonomian. Karena masyarakat memiliki daya beli.

"Uang tersebut pasti akan dibelanjakan di mana dia bertempat tinggal, sehingga roda perputaran ekonomi bisa meningkatkan, daya beli juga bisa meningkat," jelasnya.

"Saya percaya pemerintah bisa melakukan itu, termasuk perbaikan data penerima bantuan uang tunai. Semoga pemerintah bisa mengelaborasi pandangan ini," pungkas Asep.

Warga Kampung Sukaregang Kecewa Bantuan Beras Tidak Layak Konsumsi


Opini Rakyat.id - Warga Kampung Sukaregang RW 13/RT 04 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Keluhkan adanya bantuan beras dari Kementrian Sosial.

Kualitasnya buruk, berasnya bau juga warnanya agak hitam dan bubuk , pokoknya beras tersebut tidak layak konsumsi, kelah ketua RT 04/RW 13 _Anto Heryanto_ kepada wartawan melalui sambungan selulernya kamis (1/09/2020).

Anto menambahkan bahwa saat ini warga yang menerima bantuan tersebut semuanya  sekitar 12 KK akan tetapi  warga yang menerima  bantuan beras tersebut semuanya mengeluh.

Karena percuma ada bantuan juga karena beras itu tidak layak untuk dikomsumsi dan dijual juga tidak mungkin laku karena kualitasnya buruk terangnya, bantuan tersebut berasal dari kemensos lewat bulog yang disalurkan melalui rekanan yaitu BGR.

Masih kata Anto kalau warga kami itu sebenarnya tidak ingin muluk muluk tidak harus 45 kg, biar beras tersebut 15 kg yang penting kualitasnya baik alias layak bisa dikonsumsi.

"Agar bisa menyambung kebutuhan hidup karena dimasa pandemi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah supaya bisa bertahan hidup. Akan tetapi miris dan ironis rajen dapat bantuan beras tapi kualitasnya buruk. Kami mohon kepada pemerintah  agar memberikan bantuan itu yang layak agar manfaat dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat".

Sementara itu, Menurut Ketua GMNI IPI Garut, Farhan menegaskan ditengah-tengah covid 19 pada saat ini, pihak kementrian sosial harus betul - betul memperhatikan kualitas beras yang baik serta layak untuk di konsumsi. Gimana masyarakat bisa menjaga imun tubuhnya, sementara  kualitas berasnya sangat buruk. Ungkapnya

Farhan menyebutkan agar Pemerintah memberikan bantuan beras harus Berkualitas yang baik sehingga layak dikonsumsi masyarakat Tegas Farhan.