FPPG: Kinerja Sekda Garut Jalan di Tempat

FPPG: Kinerja Sekda Garut Jalan di Tempat

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

OpiniRakyat.id - Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) kembali mengkritik kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana yang dinilai jalan ditempat, atau belum memberikan suatu pencerahan bagi kabupaten Garut.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, Sabtu  (12/6). Ia menjelaskan, kinerja Sekda sekarang tidak mempunyai planning yang jelas. Sekda saat ini yang dijabat Nurdin terkesan kurang piawai dan tidak lincah memainkan perannya sebagai orang nomor satu pucuk pimpinan birokrasi.

Sekda itu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Peran ini menunjukan sekda sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut.

Di era desentralisasi politik atau otonomi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan otonomi daerah di masing-masing wilayah. Sekda dituntut bisa menjadi “sparing partner” kepala daerah.

Ia juga menyampaikan ada beberapa isu atau permasalahan strategis yang dihadapi pemerintah, terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di antaranya pembangun integritas SDM ASN, Bantuan Sosial BPNT dan PKH banyak disalahgunakan,  upaya pemda dalam memenuhi prasyarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID), kebijakan pemerintah dalam penataan dan evaluasi kinerja  Inspektorat, BKD, BAPPEDA, DPPKA dan Kesbangpol, mendorong birokrasi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu meningkatkan peran Korpri dalam percepatan reformasi birokrasi dan contoh nyata dari pemda yang telah menerapkan kebijakan dalam mewujudkan clean governance dan good government.

Menurutnya, peran Sekda sebagai pejabat yang berwenang dan menjadi leading administrasi pemerintahan, harus menjadi motor penggerak bagi PNS untuk memiliki tiga aspek. Yakni, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan rakyat.

“isu-isu strategis tersebut bagaimana peran Sekda akan lebih mendorong dalam percepatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

pihaknya mengharapkan kinerja Sekda harus lebih aktif lagi dan lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan, baik itu program kegiatan maupun program penyusunan anggaran sampai ke tahap penganggaran.

Lanjut Asep, pihaknya mengharapkan kinerja Sekda harus lebih aktif lagi dan lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan, baik itu program kegiatan maupun program penyusunan anggaran sampai ke tahap penganggaran.

Ia menyebutkan, Bupati dan Wakil Bupati merupakan pengambil kebijakan, sementara Sekda sebagai pelaksana teknis harusnya cepat tanggap terhadap kebijakan-kebijakan Bupati tersebut. 

Belum lagi untuk permasalahan aset yang sampai sekarang belum selesai juga dan hingga saat ini belum ada laporan hingga sekarang sejauh mana pengorganisasian aset tersebut.

Contoh kaya kemarin, ada pembanguan 14 Los di pasar wisata Samarang yang merusak asset pemda tapi anehnya Sekda sebagai pengelola asset tidak melakukan tindakan tegas seakan-akan melakukan pembiaran. 

Ia menegaskan, pihaknya berharap Sekda Garut untuk bisa menyesuaikan diri dalam percepatan kinerja dan apabila kedepannya kinerja Sekda masih landai seperti ini, maka FPPG akan melakukan Aksi dan akan mengambil tindakan tegas menuntut agar Bupati mencopot jabatannya.

Sementara Sekjen DPP FPPG, Pian Sopyana mengatakan, FPPG mengharapkan agar Pemkab Garut  bisa lebih maju dan menjadi lebih baik lagi dibandingkan Kabupaten lain. "FPPG akan mengusulkan evaluasi terhadap Sekda Kabupaten Garut. Sekda seharusnya pandai mengakomodir keinginan maupun kebijakan yang memiliki nilai lebih atau terobosan baru Bupati Garut," imbuhnya.

Pian menegaskan, seharusnya kinerja Sekda bisa lebih cepat lagi dan lebih tepat lagi seperti yang dibutuhkan oleh Pemkab. Karena itu dibutuhkan sosok yang mampu merealisasikan program dan terobosan Bupati dan Wakil Bupati. Garut.

"Birokrasi kita ini sudah kompleks, jangan ditambah runyam dengan berbagai macam alasan lagi, tunjukan dalam bentuk kinerja yang nyata, cepat dan jelas," tukasnya.

Koperasi Trisakti Permata Permai Bagikan Sembako kepada Anggota dan Masyarakat

Koperasi Trisakti Permata Permai Bagikan Sembako kepada Anggota dan Masyarakat

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

OpiniRakyat.id - Dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi serta  bentuk kepedulian terhadap sesama yang terdampak Covid-19 Koperasi Trisakti Permata Permai bagikan sembako kepada anggota Koperasi

Selain dibagikan kepada anggotanya, masyarakat sekitar pun ikut merasakan program Koperasi Peduli 

Pimpinan Koperasi Abdul Wahid menjelaskan Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas azas kekeluargaan memiliki semangat yang kuat dalam kebersamaan untuk menolong sesama anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang dapat diwujudkan dalam bentuk "Koperasi Peduli", Ujarnya.

Kegiatan koperasi peduli yang dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anggota dan masyarakat yang saat ini terdampak wabah Covid-19 yang sedang melanda ini, tambahnya.

"Kegiatan ini sebagai bentuk untuk saling membantu dan bergotong royong terhadap sesama dan kegiatan ini dapat meringankan serta mengurangi kesulitan yang sedang kita hadapi ini.

DPP FPPG Tuntut Ubah Skema Bansos BPNT Jadi Tunai

DPP FPPG Tuntut Ubah Skema Bansos BPNT Jadi Tunai

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat.id - Pasca melakukan audiensi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut beserta Dinas Sosial, DPMPD, Disperindag dan Bank Mandiri pada hari Selasa (5/1/2021) di kantor DPRD Garut.

Menurut Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman saat di hubungi Opini Rakyat Indonesia di kantornya. Menjelaskan pihaknya mendorong agar Pemkab Garut beserta DPRD serius dalam menampung aspirasi kami.

“Apa yang kami tuntut dan sampaikan pada saat audiensi dengan anggota dewan dan dinas terkait serta bank mandiri kemarin, harus ditindaklanjuti secara serius dan nyata , jangan banyak bicara tanpa ada tindakan yang tegas dari semua pihak terkait ”, ungkap Asep melalui pesan singkat kepada Opini Rakyat Indoenesia, Kamis (7/1/2021).

Hal yang menjadi tuntutan diantaranya adalah :

1. Program bpnt/sembako diubah dalam bentuk tunai

2. Untuk dilakukan pemutihan terhadap seluruh agen-agen bank BNI dan mandiri 

3. Pecat oknum tksk yang sudah terbukti jelas berkinerja/berprilaku buruk

“Jika dalam beberapa waktu ke depan masih belum ada perkembangan juga dari tuntutan kami, maka kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar”, tegas Asep.

Langkah Konkret DPP FPPG Garut Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim dan Lansia.

Langkah Konkret DPP FPPG Garut Berikan Bantuan Kepada Anak Yatim dan Lansia.

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat.id - Ringankan beban,Para anak yatim dan lansia diberikan bantuan oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (DPP FPPG) kabupaten Garut memberikan bantuan kepada kampung Sukaregang RT 04/013 Kecamatan Garut Kota dan Kampung Bongkor Kecamatan Samarang Rabu (23/12/2020).

Dalam kegiatan bakti sosialnya, ketua DPP FPPG secara langsung memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan lansia.

Ketua umum DPP LSM FPPG Garut, Asep Nurjaman menyampaikan, kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan saat ini bukan yang pertama kalinya dilakukan tapi,kita sering. Bahkan kegiatan sosial ini menjadi program rutin tentu selalu teragendakan “jelas Asep.

“Bukan pertama kali kita memberikan santuanan terhadap anak yatim dan dhuafa seperti ini tapi,sering di lakukan, mudah-mudahan bantuan yang hanya alakadarnya bisa bermanfaat bagi mereka,”

Lanjut Disampaikan, kegiatan sosial kemanusiaan ini juga saat ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun LSM FPPG ke-6.

Apalagi,lanjut Asep mengungkapkan, bulan ini adalah hari ulang tahun FPPG yang ke 6 yang tentu,menurutnya,harus banyak berbagi terutama dengan anak yatim dan juga kaum dhuafa ‘ungkapnya.

Sementara itu salah satu warga lansia, Isah menanggapi sekaligus mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang telah diberikannya.”Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih dan Apresiasi yang setinggi tingginya kepada DPP FPPG.

“Tentunya saya mewakili warga yang memperoleh bantuan dari FPPG mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga FPPG senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan dalam pergerakannya,” pungkasnya.

Diesnatalis DPP FPPG Ke-6 Tahun, Berbagi Santunan Untuk Yatim Piatu.

Diesnatalis DPP FPPG Ke-6 Tahun, Berbagi Santunan Untuk Yatim Piatu.

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat.id - Dies natalis atau hari lahir Forum Pemuda Peduli Garut yang ke 6 di isi dengan kegiatan berbagi santunan sekala prioritas yang mendapat kan santunan adalah anak yatim piatu.

Acara santunan tersebut rencana nya akan di kontribusi kan di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, yang dimulai dari hari Senin tanggal 21 Desember 2020 digelar di  kecamatan pasir wangi. Desa Pasir Kiamis  kabupaten Garut.

Disela sela kegiatan Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, saat dimintai keterangan oleh team lipsus Opini Rakyat Indonesia mengungangkapkan sebagai jiwa aktivis yang berjiwa revolusioner bukan hanya memberikan kontribusi di kalangan Pemerintahan saja dimasa pandemi covid 19.

Saya dan kawan kawan ingin mencoba menyentuh faktor masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat bawah persoalan perut adalah nomor satu bahkan acara ini akan di target kan secara berkala dan menyentuh setiap pelosok di 42 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut dan pada intinya apa yang saya dan kawan kawan lakukan menjadi sebuah nilai keberkahan untuk Organisasi FPPG dan begitu juga penerima manfaat nya (yatim piatu).

Begitupun atensi dari Warga di berbagai Wilayah seperti hal nya di Kecamatan pasir wangi, dan Kelurahan Pananjung dan Desa Cintarasa yang menyambut sangat lah berterima kasih dan merasa terbantu sebut saja Cicin yang mengakui tinggal di kampung Sangkan sambil berkaca kaca saat menerima santunan dengan menahan tangis. 

"Ujang kasep mugia naon anu di tampi ku abdi sing janteh berkah, kagentosan kunu langkung tinu dipasihkeun Kitu deui sing sarehat arageung milik sakali deui nuhun pisan ujang karasep" ungkap Cicin usai diwawancarai di kampung Sangkan desa cinta rasa Kec samarang kab Garut.

Begitu juga antusias Masyarakat dan penerima santunan diwilayah kecamatan pasir wangi Kab Garut, menurut Ridwan salah satu tokoh pemuda yang menurut sebagian Masyarakat di Desa pasir kiamis merupakan kandidat salah satu calon lurah di Wilayah tersebut.

"Langkah Forum Pemuda Peduli Garut menurut saya pribadi adalah hal yang sangat mulia dan mencerminkan jiwa sosial yang tinggi, mudah mudahan dengan apa yang sekarang dilakuan oleh Ketua Umum DPP FPPG mendapat dukungan serta perhatian dari berbagai pejabat penting di Kabupaten Garut, Karena persoalan masyarakat bawah dan yatim piatu adalah merupakan tangung jawab semua pihak, makanya saya sendiri sebagai masyarakat di wilayah Kp Desa pasir kiamis angkat jempol dan berterima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada anak yatim piatu semoga jadi amal kebaikan dan berkah amin yarobal alamin tandas Ridwan.

Pada hari Rabu besok acara Diesnatalis FPPG yang ke 6 akan di isi dengan kegiatan di wilayah Kecamatan Tarogong kidul, Kecamatan Garut Kota  dan Kecamatan Karangpawitan, di puncak nya akan digelar dengan acara Tablig Akbar untuk Garut dan gelar doa bersama yang rencana nya akan digelar  pada bulan Januari 2021 dan mengundang berbagai lapisan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Garut.

Surat Terbuka DPP FPPG Garut, Usut Tuntas Korupsi Sistematis BPNT Di Kabupaten Garut

Surat Terbuka DPP FPPG Garut, Usut Tuntas Korupsi Sistematis BPNT Di Kabupaten Garut

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat. id - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu, akan tetapi penyelenggaraan pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Garut Sangat Kacau untuk itu DPP FPPG Garut melayangkan Surat Terbuka,

Berikut isi surat DPP FPPG Garut :

Kepada YTH,

1. Presiden Republik Indonesia

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

3. KPK RI

4.Kejagung RI

5. Kementrian Sosial RI

6. OJK RI

7. DPR RI

8. Gubernur Jawa Barat

9. Kapolda Jawa Barat

10. DPRD Provinsi Jawa barat

11. Bupati Garut

12. DPRD Garut

13. Kapolres Garut

14. Kejaksaan Negeri Garut

Di 

Tempat

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Garut diduga jadi ajang bancakan, penyelewengan dan amburadul, dan yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan Bank BNI, Bank Mandiri, TKSK, Agen, Supleir serta Desa yang harus segera di proses hukum dan diadili.

Kami juga menambahkan banyaknya pihak yang diduga bermain dalam proyek program BPNT maka pihaknya meminta Pihak Agen, Bank BNI dan Bank Mandiri, TKSK serta Oknum oknum yang terlibat dalam penyalah gunaanya harus segera diproses hukum.

“Maka dari itu kami meminta agar kasus BPNT ini di tindak sampai tuntas tanpa pandang bulu, karena ini menyangkut sosial kemasyarakatan dalam strata terendah” 

Secara keseluruhan Kami menilai kisruhnya Program BPNT sejak pertama digulirkan di Kabupaten Garut syarat dengan kepentingan-kepentingan dan pemanfaatan yang tidak mendasar dan menjadi ajang Bancakan korupsi yang sistematis.

Kami warga negara Indonesia yang tergabung didalam Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) meminta kepada seluruh pemangku kebijkan dan aparat penegak hukum untuk segera :

1. Mengusut tuntas penyelewengan anggaran   bpnt yang tidak diterima penuh oleh masyarakat sesuai dengan jumlah  nilai indeks bantuan 

2. Hak KPM direnggut karena digesek oleh oknum agen, TKSK dan desa.

3. Penunjukan agen bansos yang kental dengan nepotisme 

4. Tidak adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemkab Garut dalam hal ini Tikor kabupaten dan kecamatan.

5. Mengusut tuntas korupsi sistematis yang dilakukan oleh oknum oknum Dinsos ,TKSK, agen, supleir, desa dan bank bni dan mandiri dan oknum APH

Maka yang terpenting dari semua itu adalah pentingnya satunya ucap dan laku.

Kitab Suci mengatakan "mengapa engkau tidak melaksanakan apa yang engkau katakan'. "Kemarahan besar dari Allah jika engkau hanya pandai memperkatakan perbuatan tapi tidak pintar memperbuatkan perkataan itu".

Kami semua berdoa ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin bagi para pemangku kebijakan dan APH untuk mengembang amanat dengan penuh amanah, dan agar bangsa Indonesia terhindar dari marabahaya dan malapetaka.

Maka, saatnya hati nurani berbicara, dan saatnya hati nurani membimbing dan memimpin kehidupan bangsa ini.

Wallahu al-Musta'an

Salam Takzim

Ketua Umum DPP FPPG

Asep Nurjaman

07-11-20

KSP Kemuning Tak Berizin Disegel Satpol PP Garut, FPPG: Sudah 4 Tahun Dibiarkan Akhirnya ditutup juga

KSP Kemuning Tak Berizin Disegel Satpol PP Garut, FPPG: Sudah 4 Tahun Dibiarkan Akhirnya ditutup juga

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat.id - Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) telah melakukan audensi pada tanggal 30 November 2020, hari Senin pukul 14.00 wib di gedung DPRD kabupaten Garut terkait Koperasi Kemuning yang tidak mempunyai perizinan lengkap tapi sudah beroperasi hampir 3 tahun yang beralamat di ruko Dreamland Ciateul Kecamatan Tarogong Kaler.

Hasil dalam kesepakatan bersama tersebut yang ditandatagani oleh Kepala Diskop, Kabid Gakda Satpol PP, Kepala Disnaker, pihak perusahan KSP Kemuning yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD Komisi 3, Samsudin.

Yang menyatakan koperasi kemuning tersebut untuk segera ditutup sementara sebelum izin nya lengkap. Ungkap Ketua Umum DPP FPPG , Asep Nurjaman saat di konfirmasi di kantornya (4/12).

Kami banyak ucapkan terima kasih kepada satpol PP Garut dan Diskop yang komitmen terhadap kesepakatan bersama dalam menindak tegas perusahan yang tidak berizin.

Yang mana pada malam hari sekitar jam 19.30 wib telah melakukan penyegelan terhadap ksp kemuning yang tidak berizin. 

"Walaupun telat dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan yang sudah beroperasi sekitar 4 tahun ini, tapi kami masih mengapresiasi terhadap satpol PP dan Diskop yang telah melaksanakan tugas serta kewajiban nya dalam melakukan penindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan",Ungkapnya.

FPPG : Setelah Audensi dengan DPRD Garut, Pemkab Garut dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Garut, Satpol PP, Disnaker KSP Kemuning Cabang Garut di Tutup

FPPG : Setelah Audensi dengan DPRD Garut, Pemkab Garut dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Garut, Satpol PP, Disnaker KSP Kemuning Cabang Garut di Tutup

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyat.id - Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) telah melakukan audensi pada tanggal 30 November 2020, hari Senin pukul 14.00 wib di gedung DPRD kabupaten Garut terkait Koperasi Kemuning yang tidak mempunyai perizinan lengkap tapi sudah beroperasi hampir 3 tahun yang beralamat di ruko Dreamland Ciateul Kecamatan Tarogong Kaler.

Menurut Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman saat ditemui dikantornya, menegaskan sudah melakukan laporan kepada Kejaksaan Negeri Garut tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga kami melayangkan surat Audensi kepada DPRD Garut sebanyak lima kali baru diterima pihak DPRD Garut.

Hasil dari kesepakatan dengan pihak DPRD Garut, Pemkab Garut dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Garut, Satpol PP, Disnaker dan pihak Koperasi Kemuning sendiri menyetujui untuk melakukan penutupan sementara sebelum perizinan lengkap.

Ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan bagi kami selaku kontrol sosial yang mana didengar aspirasi masyarakat, yang mana Pemkab Garut dan DPRD harus tegas terhadap para pelaku usaha yang jelas tidak ada perizinannya serta tidak jelas kontribusi kepada PAD kabupaten Garut. Ungkapnya

Sementara itu, menurut Sekjen DPP FPPG Pian Sopyana dengan ditutupnya Koperasi Kemuning ini menjadi warning bagi koperasi koperasi yang berkedok koperasi atau yang tidak mempunyai perizinan alias bodong harap mematuhi peraturan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ada di kabupaten Garut.

Kami tidak alergi investor untuk datang ke Garut tapi mekanisme dan proseduralnya harus ditempuh terlebih dahulu jangan asal usaha dulu baru izin dibelakangan ini yang salah melabrak aturan. Ungkap Pian

Selanjutnya menurut Wakil Ketua FPPG, Toni Firmansyah mengapresiasi kepada DPRD dan Pemkab Garut dengan bersikap tegas walaupun telat dalam melakukan tindakan  akan tetapi kami tetap mengapresiasinya.

Ini sebagai bentuk ultimatum kepada para pelaku usaha yang mau datang ke Garut jangan semena-mena datang usaha tanpa permisi terlebih dahulu kepada tuan rumah. Karena mereka melakukan aktivitas usaha harus sesuai dengan mekanisme aturan yang harus ditempuh terlebih  dahulu. Ungkapnya

Maka dari pada itu,dengan ditutup nya koperasi kemuning tersebut menjadi spirit bagi kami bahwa hukum masih tajam kepada pelaku usaha kapitalis yang melanggar aturan di kabupaten Garut ini. Ungkap nya

Diduga Kuat Kejari Garut Lamban Tangani Lapdu FPPG

Diduga Kuat Kejari Garut Lamban Tangani Lapdu FPPG

Redaksi Opini Rakyat Indonesia       Comment   

Opini Rakyai.id - Buntut 2 laporan  lapdu FPPG yang bergulir awal di kejaksaan tinggi jawabarat menuai tanda tanya sebuah Forum Pemuda Peduli Garut di kab Garut. 

Dua kasuistik laporan dugaan korupsi permasalahan BPNT dan dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan oleh beberapa SKPD diwilayah kabupaten Garut terkait pembebasan jalan lingkar Cipanas Sigobing menurut salah satu bagian  APH di kejaksaan tinggi Jawa Barat. sudah bergulir ketinggkat Kejaksaan Negeri kabupaten Garut 2 bulan yang lalu  sesuai locus. Akan tetapi,  Pihak FPPG selaku pelapor sampai saat sekarang belum menerima pemberitahuan kelanjutan perkembangan dan SP2HP sebagi hak umum nya pelapor. 

Menurut keterangan Asep Nurjaman yang bernotabene sebagai Ketua Umum DPP  Forum Pemuda Peduli Garut pada hari Rabu siang pukul 11.00 Wib 11 Nopember 2020 menyampaikan rasa kecewa nya kepada team lipsus Opini Rakyat Indonesia

"Kata Asep nurjaman: dugaan ketidak jelasan perkembangan laporan beberapa kasus yg  saya laporkan di tingkat kejaksaan tinggi tiga bulan lalu dan sudah bergulir  menurut salah satu bagian pidsus kejaksaan negeri kabupaten Garut akan tetapi sampai saat sekarang Forum atas nama pelapor tidak menerima kejelasan kasus tersebut ini ada dugaan dipeti eskan inilah cermin hukum di ibarat kan lembah hitam selalu menyampingkan pelaporan  rakyat kecil seperti saya dan mereka hanya berpihak pada peguasa. 

Ditambah lagi satu laporan terkait dugaan salah satu koperasi dikabupaten Garut yang diduga kuat tidak mengantongi ijin oprasional kegiatan dan koperasi tersebut sudah sering bersentuhan dengan. Beberapa aktivis diwilayah kabupaten Garut akan tetapi sama hal nya pelaporan kami sama sekali berujung ketidak jelasan.  Tandas Asep Nurjaman. Dengan nada kesal dan geram mengungkapkan kekesalan nya kepada team Lipsus gema pembaharuan 

Rencana nya melihat satu sisi perkembangan beberapa  kasuistik  yg dilaporkan nya tidak begitu ditanggapi& menuai ketidak jelasan  rencana nya Senin depan pihak forum pemuda peduli Garut akan berlanjut melaporkan hal ini ketinggkat KPK (komisi pemberantasan korupsi) untuk melakukan uji petik dan melaporkan ulang dugaan perbuatan melawan hukum beberapa skpd terkait pembebasan jalan lingkar Cipanas sigobing  dan dugaan korupsi BPNT oleh beberapa pendamping program terkait guna mendapat kepastian hukum bagi pihak Forum Pemuda Peduli Garut sebagai bukti pendorong aksi  Forum Pemuda Peduli Garut akan membuat surat terbuka  yang berisi beberapa tuntutan  kejelasan hukum tiga kasusistik.

Harapan nya untuk jenjang waktu kedepan dengan adanya reaksi dan aksi Forum pemuda peduli Garut  yang berencana melaporkan ulang ke komisi pemberantasan korupsi dan membuat tuntutan surat terbuka akan menambah respon dan kepastian hukum secara transparan  demi tegak nya sebuah regulasi keadilan dan kejelasan hukum dimata masyarakat khusus nya di Kabupaten Garut.