Opini Rakyat Indonesia: kesehatan
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kesehatan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 02 Juni 2021

Ruang IGD RSUD dr. Slamet Garut Banjir FPPG : Pelayanan Buruk Sekali !


Opinirakyat.id - Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) menyayangkan terjadi kebocoran di ruang IGD, sehingga air masuk keruangan dan menimbulkan genangan air seperti kolam ikan.

Kejadian ini terjadi pada hari rabu, sekitar jam 6 sore. Sementara di IGD pasien hampir penuh bagai mana kalau terjadi koslet listrik,  kan RSU tegangan tinggi sementara oksigen kan pakai listrik dan kalau terjadi kebakaran gimana. Ujar Sekjen DPP FPPG, Pian Sopyana, Kamis ( 3/6/2021).

Selanjutnya, ia juga menegaskan masyarakat kan mau berobat ke RSUD itu mau sembuh, nyaman, bersih dan sehat tetapi kalau ruangan nya bocor terus banjir tidak layak mau sembuh gimana malahan tambah sakit.

Iyan meminta kepada pihak RSUD dr Slamet pembanguan  gedung atau ruangan jangan asal asalan karena itu kan pakai uang rakyat bukan pakai uang pejabat RSUD.

Terutama dalam segi pelayanan sangat buruk sehingga terus terjadi polemik yang berkepanjangan.

Kami heran kenapa polemik terus terjadi padahal kan anggaran buat RSUD itu sangat besar tetapi terus saja terjadi permasalahan pelayanan yang bokbrok.

Oleh karena itu, Iyan minta kepada Bupati Garut untuk segera memanggil seluruh pimpinan pejabat RSUD dr Slamet dan berikan sanksi yang tegas kepada mereka. Ungkapnya

Sementara itu menurut salah satu pasien menuturkan bahwa kejadian tersebut tadi malam kan aku lagi kemit pun bapa dugi ka ayena ge sesah ruangan Matak di IGD pinuh pisan dan terus jadi di setiap sela sela Dingding dan tiang itu bocor.

Sementara orang sakit di bawa ke rsu teh pengin sembuh dan nyaman ini dari awal penangan udah bokbrok dari segi pelanan,kenyamanan,ketenangan amburadul.

Semalam dari mulai turun hujan kurang lebih jam 6 sampai reda hujan wc pasien di jadikan tempat penyimpanan sampah  sehingga rasa kurang nyaman pasien ketika mau BAB dan BAK. Ungkap Pasen

Senin, 14 Desember 2020

Garut Masuk Zona Merah, Kinerja Satuan Gugus Tugas Dipertanyakan.


Opini Rakyat.id - Pada pekan ini, Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil atau biasa di sapa  Kang Emil  menetapkan Kabupaten Garut masuk ke dalam zona merah Covid-19, atau risiko penularan virus tinggi. Padahal sebelumnya kasus Covid-19 sempat terkendali meski terjadi penambahan kasus.

Hal itu pun mendapatkan sorotan dari Ketua Umum DPP FPPG Asep Nurjaman. Dirinya menilai, peningkatan kasus ini dipicu karena kelalaian masyarakat dan banyak yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) melalui pelaksanaan 3M yakni Mencuci tangan dengan sabun, Memakai masker, dan menjaga jarak.

"Akan tetapi kelalaian masyarakat yang mulai kendor protokol kesehatan itu bukan tanpa sebab. Salah satunya dari pengawasan yang dilakukan oleh Satgas sangat lemah," jelas Asep Senin, 14 Desember 2020.

Aktivis muda dan kritis ini bahkan mempertanyakan kinerja dan pengawasan Satgas Covid-19 dalam upaya pencegahan penyebaran virus yang menjadi pandemi dunia tersebut. Padahal anggaran yang disiapkan pun sangat besar.

"Di mana anggaran dari BTT saja itu sudah Rp 300 miliar lebih. kinerja satgas kabupaten Garut  harus menjadi evaluasi pemerintah," ujar Asep.

Ditambahkan Asep, pihaknya pun lantas bingung ketika ditanya soal penanggulangan Covid-19. Sebab satgas terkesan tidak membuka secara utuh informasi seputar kasus-kasus yang terjadi termasuk transparansi anggaran yang sudah dipakai.

Hingga kini, publik masih menunggu aksi nyata Pemkab Garut dalam hal ini Gugus Tugas dalam mencari solusi tepat dalam penanganan covid 19, ujar Asep.

Sabtu, 12 Desember 2020

Anggaran Besar Tapi Angka Covid-19 Terus Meningkat, FPPG Desak Pemerintah Garut Transparansi Laporan Penggunaan Dana Covid-19


Opini Rakyat.id - Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG)  mendesak Pemerintah Garut untuk transparan dalam membuka data realisasi anggaran terkait penggunaan dana covid-19.

Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, mengakui pihaknya kesulitan mendapatkan data realisasi penggunaan anggaran untuk penanganan covid seperti biaya alat-alat kesehatan selama pandemi covid , pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan jaminan hidup untuk pasein terinfeksi covid 19 serta operasional rumah sakit darurat covid 19, perawatan pasien dan kasus covid 19, biaya tracking, tracing dan testing.

Itu semua kan harus jelas rincian peruntukan nya dan harus terbuka anggaran-anggaran tersebut. Apakah tepat sasaran atau tidak, ujar Asep.

Karena jujur kami tidak tahu data penggunaan secara rincinya, kan kegiatannya banyak ada yang lelang atau PL kalau beli alat alat kesehatan seperti Rapid test, pengadaan masker maupun alat swab serta alkes yang lainnya.

Semuanya itu tidak pernah ada sosialisasi transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan dana covid yang sudah terealisasi berapa dan yang belum digunakan sisanya berapa, itu kan harus terbuka agar masyarakat tahu dan akan terus mengawal anggaran tersbut . Ujarnya

Sementara itu, Sekjen DPP FPPG menyayangkan disaat pandemi covid 19 ini, kenapa para pejabat atau ASN dilingkungan pemkab Garut banyak yang study banding atau kunker keluar kota seperti ke bali, Yogyakarta dan kota kota lainnya. Ini kan sangat menyayat hati rakyat sedang berjuang bertahan hidup, ini malah menghabiskan anggaran disaat akhir tahun dan dimasa pandemi seperti ini.

Kami jadi bertanya, apakah gugus tugas ini bekerja atau tidak atau hanya menghamburkan anggaran saja. Karena hari ini kabuapten Garut sudah masuk zona merah dan yang terpapar sampai tembus 2700 orang. Ujarnya

Jadi kami heran anggaran sangat besar tp angka covid 19 terus meningkat. Ini bukti bahwa gugus tugas tidak serius dan tidak tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan.

Kami nilai pemkab Garut dalam hal ini gugus tugas hanya banyak iklan dan ceremonial tanpa ada tindakan yang nyata dalam mengimplementasikan aturan protokol kesehatan tersebut ujar Pian.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPP FPPG, Toni Firmansyah mengatakan dalam penanganan pasein covid di lapangan yang terinfeksi positif corona itu kan dirawat dengan hanya dikasih vitamin, makan dan buah-buahan. Itu berapa anggaran ril nya untuk satu pasein covid tersebut, kan harus terbuka kepada masyarakat berapa anggaran untuk satu orang pasein covid tersebut.

Ini kan tidak terbuka hanya ada informasi 15 juta perorang tapi kan harus dengan rincian nya uang segitu buat apa saja harus terbuka secara jelas dan terperinci. 

" Jangan sampai rakyat dijadikan alat untuk kepentingan para oknum penguasa untuk menarik anggaran dari pusat  dalam memanfaatkan masyarakat yang terkena covid tersebut. Ujarnya

Jumat, 27 November 2020

Sekjen DPP FPPG, Sebut Ketua Satgas Covid-19 Pameungpeuk Tidak Profesional


Opini Rakyat.id - Meledaknya kasus Covid-19 di kecamatan Pameungpeuk sampai kini pertanggal 28 November, dilaporkan dari Pusat Informasi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Garut; konfirmasi 4 orang, Suspect 17 orang, Kontak erat 35 orang, menjadikan kawasan kecamatan Pameungpeuk yang sebelumnya bertahan diklaster zona hijau, kini statusnya menjadi zona merah.

Hal yang sangat disayangkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut (DPP FPPG) Pian Sopyana. Adanya dugaan kelalaian dari Satuan gugus tugas Covid-19 kecamatan Pameungpeuk dalam melaksanakannya tugasnya.

"Kebetulan, saya sendiri adalah Asli Putra daerah warga kecamatan Pameungpeuk Alias _Turki_ Turunan Kidul. Selaku warga, saya tau betul perkembangan di kecamatan Pameungpeuk terkait giat antisipasi Covid-19 yang di lakukan oleh *Satuan Gugus Tugas Covid-19* kecamatan Pameungpeuk." Ujarnya, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Pian, giat-giat yang selama ini berjalan tidak begitu menekankan. Masyarakat per tiap-tiap desa untuk melaksanakan pembersihan lingkungan secara berkelanjutan seperti penyemprotan disinfektan secara rutin dan disertai adanya pengawasan kerja dari Satuan gugus tugas Covid-19 kecamatan Pameungpeuk untuk memastikan bahwa program antisipasi pencegahan mutus rantai Covid-19 di wilayah kecamatan berjalan sebagaimana mestinya. Kan ada Anggaran. UngkapNya. 

"Sejauh ini, saya liat hanya ada sosialisasi protokol kesehatan malalui pengeras suara, sambil keliling mengitari jalan raya, atau rajia masker. Dan rajia masker juga, itu bukan program Satgas Covid-19, melainkan intruksi Kapolri melalui operasi Yustisi untuk memperketat penegakan disiplin protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh jajaran anggotanya." Cetusnya.

Merasa kecewa dengan tanggungjawab ketua Satgas Covid-19 Pameungpeuk dalam melakukan upaya preventif terkait pencegahan Covid-19 diwilayah kecamatan Pameungpeuk, jangan merasa masalah ini spele" kalaw sudah Begini ghimna tanggung jawabnya?? "Pian harap agar kelalaian ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten Garut agar misi *Presiden Jokowi* dalam penuntasan_memutuskan mata rantai Covid-19 segera dapat teratasi.

"Alasannya jelas, bahwa Ketua Satgas Covid-19 Pameungpeuk tidak profesional dan Tegas" Pungkasnya.

Minggu, 04 Oktober 2020

Dokter dan Tenaga Medis Angkat Bicara Atas Tudingan Eks Panglima TNI Moeldoko

Opini Rakyat.id - Tudingan atas rumah sakit yang mempermainkan vonis Covid-19, di mana bukan pasien Covid-19 pun disebut positif Covid-19 demi 'keruk' Anggaran Negara tuai banyak protes dari kalangan dokter dan tenaga medis.

Pernyataan kontroversi ini terjadi di tengah masih memanasnya urusan Kepala Staf Kepresidenan Jendral (purn) Moeldoko dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dalam pernyataannya sang mantan Panglima TNI ini meminta rumah sakit tak sembarangan memvonis semua pasien yang wafat adalah disebabkan oleh penyakit Covid-19.

Kehebohan muncul usai Moeldoko menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di Semarang, Kamis 1 Oktober 2020.

Menurut eks Panglima TNI ini, ada beberapa orang yang sebetulnya negatif Covid-19, tapi divonis sebaliknya.

Bahkan, Moeldoko mengaku mendengar ada orang meninggal kecelakaan, tapi tetap divonis positif.

"Jangan semua kematian definisinya mati karena Covid. Ini perlu diluruskan," tegas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko mengaku pemerintah akan membuat definisi ulang kematian akibat Covid-19. Atas pernyataan Moeldoko itu, Ganjar mengamininya.

Politisi PDIP ini membenarkan, kasus seperti ini pernah terjadi di wilayah yang dipimpinnya

Ada orang yang divonis positif Covid-19, padahal hasil tesnya belum keluar. Setelah meninggal, hasilnya menunjukkan negatif.

"Ini kan kasihan. Ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," tuturnya.

Kini setiap ada pasien yang meninggal di RS, dokter harus memberikan catatan data kematian.

Data itu akan diverifikasi sebelum akhirnya ditentukan Covid-19 atau bukan.

Minusnya, penerapan sistem itu akan menimbulkan keterlambatan data angka kematian.

"Itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"ucap Ganjar.

Pernyataan ini membuat kalangan dokter protes. Baik di dunia maya maupun dunia nyata, para dokter ramai-ramai menyentil Moeldoko.

Dikutip dari Warta Ekonomi pada artikel "Dokter Ramai-Ramai Protes ke Moeldoko Gara-Gara..." dengan sindikasi konten dari Rakyat Merdeka, kalangan dokter tidak terima dengan tudingan Moeldoko dan Ganjar. Di media sosial, para dokter ramai-ramai menyampaikan protes.

"Tudingan bahwa RS meng-covid-kan pasien untuk mendapatkan anggaran ini berbahaya, apalagi diucapkan oleh pejabat negara," protes dokter spesialis jantung, dr. Berliana Idris, lewat akun Twitter @berlianidris.

Padahal, sebelum pernyataan itu keluar saja, sudah banyak tenaga kesehatan (nakes) kena 'serangan' masyarakat yang berburuk sangka. Apalagi, setelah adanya pernyataan itu.

"Saya sendiri pernah diserang secara verbal, dituduh meng-covid-covidkan pasien," ungkapnya.

Protes juga dilayangkan dokter yang juga akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Tonang Dwi Ardyanto.

Dia menilai pernyataan Moeldoko-Ganjar membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan kesehatan.

Padahal, kepercayaan adalah harga paling mahal bagi seorang dokter.

"Kerja keras membangun trust, runtuh sekejap. Sadarkah Pak?" cuit @tonangardyanto

dr. Andi Khomeini Takdir melalui akun Twitternya, @dr_koko28 juga menyayangkan omongan Moeldoko tersebut. Menurut dia, buat apa RS memvonis corona pasien yang tidak positif.

"Meng-covid-kan pasien? Apa untungnya? Bagaimana caranya? Ckckck" cuitnya.

drh. Nur Purba P. juga ikut menyentil "Sudah enggak becus terus kambing hitamkan sana-sini. Pakai bilang keterangan dokter soal pasien Covid-19 di RS harus diverifikasi dulu," cuitnya.

Dokter spesialis anestesi, Nirwan Satria ikut menyampaikan kekecewaan.

Dia berpendapat, dengan melempar tuduhan itu, Moeldoko-Ganjar menebar kebencian dan memprovokasi masyarakat agar membenci rumah sakit, tenaga medis, dan nakes dalam kondisi pandemi ini.

"Kalau ada agenda, jalankan saja agendanya tanpa mesti provokasi," tegasnya.

Tak cuma di dunia maya, di dunia nyata, dokter-dokter lain ikut bicara. Dokter spesialis paru di RS Persahabatan, Erlina Burhan, salah satu yang membantah tudingan Moeldoko-Ganjar.

"Dokter tidak akan menulis diagnosis Covid-19 kalau tidak ada bukti, buat apa dokter meng-covid-kan pasien?" tuturnya

Selama ini, kata dia, banyak masyarakat tidak memahami, gejala yang ditimbulkan Covid-19 berbeda-beda, sesuai organ tubuh yang diserang.

Virus yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China ini bisa menyerang organ tubuh selain saluran pernapasan.

Misalnya, saluran pencernaan, organ jantung, pembuluh darah, pankreas, dan bahkan otak. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat membuat mereka menuduh para dokter asal diagnosis.

"Kadang-kadang pasien datang dengan gejala stroke dan positif Covid-19, lalu keluarga marah-marah ke dokter karena merasa yang dialaminya gejala stroke, padahal infeksi Covid-19 juga," jelas Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia Jakarta itu.

Dia mengimbau masyarakat tidak berburuk sangka kepada para dokter yang memberi diagnosis Covid-19.

Bukan hanya kalangan dokter, protes juga datang dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).

Organisasi yang menaungi semua RS di Tanah Air ini menganggap pernyataan Moeldoko-Ganjar tersebut menyakitkan.

"Mohon maaf, kami sudah lelah. Jika ada bukti dan terbukti, silakan oknum rumah sakit diberi sanksi saja.

Mohon jangan sakiti tenaga kesehatan dan RS yang sudah melayani pasien dengan segala risiko," tulis Ketua Kompartemen Public Relations dan Marketing PERSI Anjari Umarjiyanto di akun Twitternya, @anjarisme.

Anjari prihatin dengan tudingan tersebut. Soalnya, yang dilakukan RS justru merupakan bentuk kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan penanganan pasien Covid-19 meninggal.

"Ini dipersepsikan keliru. Padahal tujuannya mencegah terjadinya penularan dan penyebaran Covid-19," sesalnya.***

Sabtu, 03 Oktober 2020

Negatif Covid-19, Salah Satu Warga Di Garut Dimakamkan Dengan Protokol Covid-19. DPP FPPG : Ini Sungguh Meresahkan Masyarakat.

RSUD Dr. SLAMET GARUT
Opini Rakyat.id - Ketua Umum DPP FPPG menyatakan banyaknya isu miris yang memvonis semua pasien yang meninggal di RSUD dr Slamet Garut itu meninggal karena covid. Dia menilai  tindakan isu  tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Sebab sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena Covid-19. Padahal sebenarnya, hasil tesnya belum keluar atau hasilnya juga negatif.

"Ini sudah terjadi di salah satu pasen yang meninggal di rumah sakit umum Garut. Orang tersebut diperkirakan covid, terus meninggal dan pemakaman jenazahnya dengan protokol covid-19,  padahal hasil tes swab nya belum keluar". Ujarnya

Selanjutnya Asep mengaku bahwa isu itu sudah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Bahkan, kejadian itu sudah pernah terjadi  sekitar dua minggu yang lalu, di daerah jalan cimanuk kelurahan paminggair kecamatan Garut kota, kebteluan dekat rumah orang tua saya.

"Dimana pasein tersebut dengan inisial "A" meninggal di RSUD dr Slamet Garut dengan riwayat penyakit ginjal kronis". Akan tetapi   rumah sakit umum Garut tidak memberikan catatan meninggal karena apa?. serta seharunsya memberikan statemen ke luar, bahwa pasein tersebut meninggal  bukan karena covid. Ujarnya 

Akan tetapi sampai saat ini pun hasilnya tidak ada hasilnya dan tidak di publikasikan kepada masyarakat yang tinggal disekitar pasein yang meninggal tersebut.

"Karena sempat terjadi keresahan di lingkungan kami, yang mana  ada rencana di lockdown dan tes swab dilingkungan pasein tersebut serta ada pendaatan dari kelurahan untuk bantuan covid, karena terdampak lingkungan yang diduga ada yang terkena infeksi virus corona".ungkapnya 

Asep meminta dengan tegas kepada pihak RSUD dr Slamet, jangan sekali kali melakukan tindakan yang dapat  meresahkan masyarakat dengan melakulan pemakaman sesuai prtotokol covid, tanpa ada hasil test nya belum keluar, ini sudah jelas merugikan ketenangan dan ketertiban masyarakat. ungkap Asep

"Seharusnya RSUD dr Slamet memberikan ketenangan kepada masyarakat dengan memberikan informasi terlebih dahulu, bahwa pasein tersebut meninggal karena penyakit ini toh bukan karena covid, bukan langsung menjust melakukan pemakaman secara protokol covid 19". Ini kan jelas menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah tengah masyarakat didalam situasi darurat virus covid 19 di kabupaten Garut.  "Ungkapnya

Senin, 28 September 2020

Warga Garut Menunggu Kedatangan KPK Untuk Memeriksa Penggunaan Dana Penanganan Covid 19


Terpampang sapanduk besar yang bertulisan " Warga Garut menunggu KPK untuk memeriksa penggunaan dana penggunaan covid 19" di jalan patriot kelurahan sukagalih kecamatan tarogong kidul Kabupaten Garut.

Warga Garut sangat menanti kehadiran KPK untuk terjun langsung memeriksa penggunaan Dana covid-19 ke Kabupaten Garut. 
Karena anggaran untuk penanganan dan pencegahan covid 19 di kabupaten Garut mencapai ratusan miliyar.

Selanjutnya, Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman menanggapi spanduk yang dibuat oleh warga Garut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja gugus tugas kabupaten Garut yang diduga dalam penggunaan dana covid 19 tidak digunakan secara tepat sasaran dan tidak transparan.

Sehingga banyak modus terkait data-data korban yang terinfeksi virus corona dan yang meninggal dunia diduga terinfeksi virus tersebut.

Akan tetapi bukti dilapangan banyak dugaan modus yang yang dilakukan oleh pihak RSUD Dr Slamet Garut yang mana korban yang meninggal dunia bukan karena covid, malah perlakuan pemakaman nya kaya pasein positif covid. " Ini jelas sudah terjadi kebohongan kepada masyarakat serta memberikan ketidaknyamanan dan gelisah terhadap warga yang dekat dengan korban yang meninggal dunia tersebut. ungkap Asep

Asep juga mendapat laporan dari masyarakat Garut, bahwa ada salah seorang warga yang dari dulu sudah punya penyakit lambung kronis dan dua kali diperiksa ke dokter hasilnya lambung kronis. karena penyakitnya belum juga sembuh, warga tersebut kepingin diperiksa kembali ke Rumah Sakit Garut dengan harapan agar cepat sembuh, akan tetapi sesudah di periksa dan warga tersebut ditawari untuk ditest swab gratis oleh pihak RSUD Garut, satu hari hasilnya langsung positif. 

"Saya harap pemkab Garut terbuka kepada publik terkait data pasein yang tedampak corona, karena jelas data tersebut sangat mempengaruhi anggaran penggunaan dana covid 19 tersebut". Ungkap Asep

Selasa, 22 September 2020

Wakil Bupati Garut Tinjau Lokasi Puskesmas Pakuwon Desa Pakuwon Kec. Cisurupan Kab. Garut Jawa Barat

Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman meninjau langsung Puskesmas Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, Selasa(22/09/2020)

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat kembali merencanakan pembangunan Puskesmas Pakuwon di Desa Pakuwon Kecamatan Cisurupan.

Sebelumnya Puskesmas Pakuwon berdiri diatas tanah Desa dengan akses yng sulit dijangkau.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman, selasa (22/09/2020) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut beserta Dinas Kesehatan akan merancang program pembangunan tersebut pada Tahun 2021.

"Pembangunan Puskesmas Pakuwon yang baru dengan lokasi strategis dan tampilan yang bagus diharapkan membuat masyarakat lebih tertarik untuk berobat,"Ujarnya.