Opini Rakyat.id - Gema pembaharuan Garut. Program pangan non tunai atau (BPNT) adalalah program kemanusiaan yg secara hak adalah untuk diterima dan bantuan untuk masyarakat. Namun program tersebut diwarnai dengan berbagai ketimpangan dan polemik yg bergulir. Yang mengarah ke berbagai dugaan perbuatan melawan hukum. Seperti hal nya dari sisi kelayakan barang seperti beras, daging.dan telur banyak sekali.ditunggangi oknum mafia sembako yang bermain. Sehingga merugikan masyarakat banyak.
Berbagai suara keras dari aktivis pergerakan menyerukan kepada pemerintah Pemda Garut khusus nya dinas sosial dan bank Himbara (himpunan bank negara) agar bersama sama secara sistematis mengkaji persoalan yg berkepanjangan, karna program BPNT bersentuhan langsung dengan konsumsi masyarakat banyak
Sebagai pendiri konstalasi agen harus jeli dan hati hati dalam sisi pendirian agen, banyak temuan agen-agen yg diduga melabrak ketentuan dan kelayakan kriteria yg sebetulnya.
OJK otoritas jasa keuangan dalam sisi pengawasan harus segera melakukan peninjauan dan pemeriksaan prosedur pendirian agen-agen yang didirikan oleh bank himbara.
Polemik yang paling jadi sorotan dalam program BPNT adalah dinamika asas pemanpaatan mafia beras yg mendompleng adegan program kemanusiaan terkait selain itu derama oknum pendamping. TKSK. BPNT adalah salah satu paktor. Penyebab terwujud nya dugaan korupsi yg sistematis. Upaya dugaan ke ikut sertaan TKSK program bpnt terlibat dalam dalam dugaan menggiring para agent E.warung untuk berbelanja di suplier yg direferensi kan.
Melihat Dan mengkaji kejadian beberapa dugaan perbuatan melawan hukum oleh berbagai para pihak Kementrian sosial selaku pemangku kebijakan tertinggi dalam program terkait agar segera melakukan observasi dan uji petik dalam mengawasi persoalan yang terus berkepanjangan.
Salah satu nya DPP forum pemuda peduli garut. Akan melakukan upaya melakukan pertemuan dengan pihak kementrian sosial dan dalam mencari titik terang dan solusi program BPNT serta menyamakan persepsi. Mengganti program terkait dengan uang tunai yg akan di distribusikan langsung ke masyarakat yang berhak di Kab Garut
Menurut Asep Nurjaman SPd selaku ketum FPPG akan selalu melakukan pungsi dan tugas nya melakukan sosial control dalam upaya meminimalisir perbuatan oknum oknum yg menodai program BPNT.
Upaya tersebut pada Kamis siang ditemui di sela sela kesibukan nya lagi mempersiapkan skema aksi turun kejalan pada Minggu depan.
Menyuarakan aspirasi nya mengenai beberapa Lapdu ke kajaksaan tinggi Jabar yg dilimpah kan nya agar segera melakukan.
Pemanggilan kepada para Oknum yg bermain dalam program BPNT.
Harpan nya hal ini menjadi cambuk yg berdampak agar para oknum tidak lagi bersandar dalam hak masyarakat.