Opini Rakyat Indonesia: umkm
Tampilkan postingan dengan label umkm. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label umkm. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 12 Desember 2020

Anggaran Besar Tapi Angka Covid-19 Terus Meningkat, FPPG Desak Pemerintah Garut Transparansi Laporan Penggunaan Dana Covid-19


Opini Rakyat.id - Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG)  mendesak Pemerintah Garut untuk transparan dalam membuka data realisasi anggaran terkait penggunaan dana covid-19.

Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman, mengakui pihaknya kesulitan mendapatkan data realisasi penggunaan anggaran untuk penanganan covid seperti biaya alat-alat kesehatan selama pandemi covid , pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan jaminan hidup untuk pasein terinfeksi covid 19 serta operasional rumah sakit darurat covid 19, perawatan pasien dan kasus covid 19, biaya tracking, tracing dan testing.

Itu semua kan harus jelas rincian peruntukan nya dan harus terbuka anggaran-anggaran tersebut. Apakah tepat sasaran atau tidak, ujar Asep.

Karena jujur kami tidak tahu data penggunaan secara rincinya, kan kegiatannya banyak ada yang lelang atau PL kalau beli alat alat kesehatan seperti Rapid test, pengadaan masker maupun alat swab serta alkes yang lainnya.

Semuanya itu tidak pernah ada sosialisasi transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan dana covid yang sudah terealisasi berapa dan yang belum digunakan sisanya berapa, itu kan harus terbuka agar masyarakat tahu dan akan terus mengawal anggaran tersbut . Ujarnya

Sementara itu, Sekjen DPP FPPG menyayangkan disaat pandemi covid 19 ini, kenapa para pejabat atau ASN dilingkungan pemkab Garut banyak yang study banding atau kunker keluar kota seperti ke bali, Yogyakarta dan kota kota lainnya. Ini kan sangat menyayat hati rakyat sedang berjuang bertahan hidup, ini malah menghabiskan anggaran disaat akhir tahun dan dimasa pandemi seperti ini.

Kami jadi bertanya, apakah gugus tugas ini bekerja atau tidak atau hanya menghamburkan anggaran saja. Karena hari ini kabuapten Garut sudah masuk zona merah dan yang terpapar sampai tembus 2700 orang. Ujarnya

Jadi kami heran anggaran sangat besar tp angka covid 19 terus meningkat. Ini bukti bahwa gugus tugas tidak serius dan tidak tegas dalam menerapkan aturan protokol kesehatan.

Kami nilai pemkab Garut dalam hal ini gugus tugas hanya banyak iklan dan ceremonial tanpa ada tindakan yang nyata dalam mengimplementasikan aturan protokol kesehatan tersebut ujar Pian.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPP FPPG, Toni Firmansyah mengatakan dalam penanganan pasein covid di lapangan yang terinfeksi positif corona itu kan dirawat dengan hanya dikasih vitamin, makan dan buah-buahan. Itu berapa anggaran ril nya untuk satu pasein covid tersebut, kan harus terbuka kepada masyarakat berapa anggaran untuk satu orang pasein covid tersebut.

Ini kan tidak terbuka hanya ada informasi 15 juta perorang tapi kan harus dengan rincian nya uang segitu buat apa saja harus terbuka secara jelas dan terperinci. 

" Jangan sampai rakyat dijadikan alat untuk kepentingan para oknum penguasa untuk menarik anggaran dari pusat  dalam memanfaatkan masyarakat yang terkena covid tersebut. Ujarnya

Minggu, 18 Oktober 2020

Dapat Notifikasi Dari BRI-INFO Terdaftar Sebagai Penerima BPUM, Tapi Tidak Tepat Sasaran.

Opini Rakyat.id - Dapat SMS dari BRI-INFO tentang BPUM ? Apakah anda masuk dalam penerima Banpres Produktif BPUM ?

BLT UMKM atau Bantuan Langsung Tunai UMKM sebesar Rp 2,4 juta diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro yang terdampak virus corona Covid-19.

BLT UMKM dengan nama Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM) itu diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2020.

Namun Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) menuai polemik, karena banyak yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM mendapatkan Notifikasi SMS tidak tepat sasaran dari BRI-INFO

Salah satu penerima SMS yang enggan disebutkan namanya mengatakan

"Saya mendafatkan SMS notifikasi dari BRI-INFO pada Jam 22.30 untuk melakukan verifikasi dan pencairan, tetapi bukan atas nama saya",ujarnya.

"Saya berharap agar Bank BRI sebagai Bank penyalur lebih jelas dan tepat sasaran dalam memberikan pemberitahuan"ungkapnya

"Bantuan Rp. 2.400.000 dari Pemerintah Pusat seharusnya cepat tersalurkan, agar ekonomi cepat pulih melalui pelaku usaha UMKM",ujarnya.


Kamis, 01 Oktober 2020

Teten Masduki Optimis Capai Target Indonesia Sebagai Eksportir Utama Edamame Yang Saat Ini Dipegang Taiwan.

Opini Rakyat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki kunjungi Koperasi KSU Keluarga Mitra Tani di Desa Jengawah, Jember Jawa Timur, Kamis 01 Oktober 2020.

Koperasi yang bergerak di sektor pangan ini mengelola 300 Hektar lahan petani untuk menanam edamame.

Dengan lahan seluas itu menghasilkan rata-rata 2.000 Ton edamame Perbulan.

Tidak banyak koperasi yang bisa mengembangkan bisnis secara terintegrasi dan menembus pasar ekspor seperti ini, salah satu faktor karena Koperasi telah bermitra dengan PT Mitra Tani Dua Tujuh sebagai offaker.

Tidak hanya untuk pasar dalam negeri, emamame dari jember juga menyadar ekspoe ke Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara timur tengah, per tahun rata-rata ekspor edamame 12.000 ton dengan nilai Rp. 360 Milyar.

Menurut menkop ini model bisnis bagus saat koperasi terhubung dengan market dan offaker, dengan adanya kepastian pasar, koperasi menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan usahanya.

"Karena itu saya mendukung bantuan modal dana bergulir dari LPDB-KUMKM senilai Rp. 30 Milyar kepada KSU Keluarga Mitra Tani untuk membangun cold storage"Ucapnya.

Dengan begitu Koperasi bisa meningkatkan produksi dan saya yakin mereka bisa bersama-sama  mencapai target Indonesia sebagai eksportir utama edamame yang saat ini dipegang Taiwan.

Selasa, 22 September 2020

Banpres Produktif untuk Usaha Mikro sudah telsalurkan lebih dari Rp. 14 triliun di seluruh Indonesia atau setara 64,5%

Pemerintah mengeluarkan Bantuan presiden (banpres) produktif bagi usaha kecil atau mikro yang disebut sebagai Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Bantuan ini telah disalurkan sejak 24 Agustus 2020 .
Nilai dari bantuan BPUM ini adalah Rp. 2,4 juta untuk setiap penerima manfaat Program bantuam hibah modal usaha sebesr Rp. 2,4 juta kepada pelaku Usaha Miro terus di salurkan hingga 16 September 2020, Banpres Produktif untuk Usaha Mikro sudah telsalurkan lebih dari Rp. 14 triliun di seluruh Indonesia atau setara 64,5%. Target pemerintah sendiri mencapai 12 juta UKM menjadi penerima bantuan ini. 
Dana bantuan akan ditransferkan secara langsung ke rekening penerima. berbagai ketentuan untuk mendapatkan bantuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi untuk penerima BPUM: 
1. Warga Negara Indonesia 
2. Memiliki nomor induk kependudukan (NIK) 
3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU) 
4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR) 
5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan 
6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. 
Calon penerima BPUM harus diusulkan oleh pengusul BPUM. Para pengusul BPUM tersebut adalah: 
1. Kementerian/Lembaga 
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di provinsi dan kabupaten/kota 
3. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum 
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
5. Lembaga penyalur kredit pemerintah. Tata cara penyaluran BPUM meliputi pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data calon penerima, dan penetapan penerima.
Selanjutnya, dana bantuan akan dicairkan langsung ke rekening penerima BPUM diikuti dengan laporan penyaluran dana bantuan tersebut melalui melalui pesan singkat (SMS) lalu melakukan verifikasi ke bank penyalur untuk pencairan. Pemerintah telah menunjuk Bank Himbara  sebagai bank penyalur Banpres Produktif. Bagi usaha mikro dan kecil yang belum memiliki rekening ketiga bank tersebut akan dibuatkan di cabang bank tempat pencairan bantuan dan tidak ada biaya administrasi dan pengembalian terhadap banpres produktif karena bantuan ini merupakan dana hibah, bukan pinjaman ataupun kredit. 
Penerima tidak dipungut biaya sepeserpun dalam penyaluran banpres produktif untuk usaha mikro.