Opini Rakyat Indonesia: politik
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan

Rabu, 23 September 2020

Mentan Syahrul Yasin Lipo Tinjau langsung Pengembangan Proyek Lumbung Pangan atau Food Estate


Menteri Pertanian Syahrul Yasin Lipo menyebut pengembangan proyek lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatra Utara, akan dimulai pada lahan seluas 1.000 Hektare pada tahap awal di Tahun 2020.

Saat mengunjungi kawasan lahan food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara beberapa waktu lalu.

Mentan menjelaskan lokasi tersebut akan menjadi percontohan pengembangan lumbung pangan berbasis holikultura seperti tanaman kentang, bawang merah dan bawang putih.

Adapun target total lahan yang akan digarap untuk pengembangan food estate di tiga tahun mendatang adalah 30.000 Hektare.

Proyek food estate ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan-lahan potensial sehingga dapat mendukung peningkatan produksi komuditas pertanian yang nantinya akan berdampak pada peningkatan harga jual di tingkat petani.

Pidato Pesiden Jokowi saat Sidang Umum PBB Secara Virtual

Dari Jakarta pukul 07.30 pagi atau pukul 08.30 malam waktu New York


"Pidato Presiden Joko Widodo secara virtual di hadapan Sidang Umum PBB, salah satu yang di sampaikan adalah keprihatinan bahwa disaat pandemi Covid-19 ini, bangsa-bangsa di dunia bukannya bersatu padu melawan pandemi, tapi yang kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin tajam,"ujarnya.

Padahal, kerjasama dalam penanganan Covid-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan, maupun dampak sosial ekonominya.

Vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi. Kita harus bekerjasama untuk memastikan semua Negara mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang amam dan dengan harga terjangkau.

Untuk jangka yang lebih panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia haus lebih diperkuat. Dari sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan melakukan koreksi terhadap kelemahan-kelemahan Global Supply Chain yang ada saat ini.

Aktivasi ekonomi harus memperioritaskan kesehatan warga dunia.

"Semua itu dapat tercapai jika kita semua bekerja sama, bekerja sama, bekerja sama,"tuturnya.

Selasa, 22 September 2020

Ke-12 Kalinya DPR RI Mendapatkan Opini WTP dari BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Sekretariat Jendral DPR RI Tahun 2019.

Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan penghormatan dan kebanggaan karena DPR RI ke-12 kalinya mendapatkan opini WTP.

Ia juga menegaskan bahwa ini merupakan suatu apresiasi yang perlu untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Indra menuturkan, berkenan dengan predikat WTP ini pengelolaan keuangan di lingkungan DPR RI sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga ia berpesan pada seluruh jajarannya agar mempertahankan predikat ini. Itu artinya pengelolan keuangan dan penataan BMN (Barang Milik Negara), kita sudah memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan Pemerintah, ini berkat kerja keras teman-teman di semua lini DPR dalam pengelolaan keuangan dan BMN.

Saya kira ini apresiasi yang luar biasa, tahun ini kita sudah 12 kali mendapatkan predikat WTP,"ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan semngat dan apresiasi kepada seluruh Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan opini WTP. 

Selain itu juga Sri Mulyani berpesan agar seluruh Kementerian dan Lembaga mampu meningkatkan peran Aparat Pengwasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan.

Ia juga berpesan untuk mereka yang telah mendapatkan WTP untuk dapat dipertahankan lagi di tahun-tahun mendatang.